Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah belum berencana mengejar potensi pajak dari underground economy atau aktivitas ekonomi yang tidak tercatat secara resmi.
Purbaya menjelaskan, langkah tersebut tidak menjadi prioritas saat ini karena pemerintah memilih fokus untuk memperkuat sektor ekonomi riil yang memiliki kontribusi langsung dan terukur terhadap penerimaan negara.
“Underground sudah lama diomongin dari dulu, tapi intinya zero result. Jadi daripada ngomongin itu, saya perbaiki yang ada dulu, bukan underground, yang di atas tanah, yang kelihatan ada kelemahannya, yang bisa saya perbaiki,” ujar Purbaya di Gedung Djuanda 1, Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (27/10/2025).
Bendahara negara itu menilai, selama ini diskusi mengenai potensi besar pajak dari kegiatan ekonomi bawah tanah seringkali tidak disertai dasar pengukuran yang jelas dan konkret. Kebijakan fiskal yang efektif harus didasarkan pada data nyata, bukan asumsi.
“Gimana ngukurnya? Orang underground? Dia juga pasti tebak-tebakan. Kalau bisa di atas dihitung, berarti bukan underground. Itu tebaknya pasti tebak manggis,” kata Purbaya, menggunakan analogi untuk menekankan ketidakjelasan data.
Oleh karena itu, Kemenkeu memilih memaksimalkan potensi dari sektor ekonomi riil yang dapat terpantau dan terukur untuk memperkuat basis pajak nasional.
Meski demikian, Purbaya tidak menutup kemungkinan menindaklanjuti potensi pajak dari underground economy di masa depan. Langkah tersebut baru akan dikejar jika data dan potensi nilainya sudah dapat dihitung secara pasti dan terperinci.
“Nanti kalau itu selesai semua, baru yang lain lagi. Kalau angkanya clear, bisa saya hitung betul, kita akan kejar,” tegasnya.
Sumber : investor.id
WA only
Leave a Reply