Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi masih mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini membuat pemerintah belum dapat mengonfirmasi secara langsung adanya penyusutan kelas menengah dari sisi data perpajakan.
Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto mengatakan, meskipun kenaikannya relatif terbatas, tren penerimaan PPh Orang Pribadi tetap menunjukkan pertumbuhan. Dengan kondisi tersebut, pihaknya menilai belum terdapat indikasi kuat terjadinya penyusutan jumlah masyarakat kelas menengah berdasarkan data pajak.
“Kalau dari sisi PPh orang pribadi justru tetap konsisten naik, walaupun sedikit. Jadi dugaan adanya shrinking middle class itu, kalau dilihat dari sisi perpajakan, belum bisa kami konfirmasi,” ujar Bimo di kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, Senin (19/1/2026).
Ia menambahkan, data perpajakan merupakan salah satu indikator untuk melihat kondisi ekonomi masyarakat. Namun, untuk memastikan fenomena penyusutan kelas menengah secara komprehensif.
Bimo mengungkapkan, sepanjang 2025 realisasi penerimaan pajak secara keseluruhan mengalami penurunan tipis sekitar 0,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya, penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Ketika ekonomi membaik, kemampuan masyarakat dan pelaku usaha dalam membayar pajak turut meningkat. Sebaliknya, saat ekonomi melambat, pembayaran pajak cenderung menurun.
Ia juga menjelaskan, struktur ekonomi Indonesia masih sangat bergantung pada sektor komoditas. Namun, sebagian besar harga komoditas saat ini mengalami perlambatan atau penurunan.
“Yang terjadi saat ini adalah moderasi harga komoditas. Hanya satu komoditas yang mengalami perbaikan kinerja harga, yaitu tembaga. Sementara komoditas lainnya, berdasarkan catatan kami, justru mengalami penurunan,” tandasnya.
Isu mengenai penyusutan jumlah masyarakat kelas menengah (shrinking middle class) menjadi topik hangat dalam diskusi ekonomi nasional sepanjang setahun terakhir. Kelas menengah dianggap sebagai motor utama konsumsi domestik yang menyumbang porsi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Kekhawatiran muncul ketika beberapa indikator ekonomi, seperti penurunan daya beli dan peningkatan angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur, mulai terlihat.
Namun, pemerintah melalui DJP memberikan perspektif berbeda berdasarkan kepatuhan formal warga negara dalam membayar pajak. Kenaikan PPh Orang Pribadi, meskipun tipis, memberikan indikasi daya tahan ekonomi kelompok pekerja formal masih terjaga.
Meskipun demikian, moderasi harga komoditas global tetap menjadi tantangan serius bagi Indonesia, mengingat porsi penerimaan pajak dari korporasi berbasis komoditas masih sangat dominan.
Sinkronisasi data antara perpajakan, tingkat konsumsi, dan lapangan kerja menjadi krusial bagi pengambil kebijakan untuk menentukan apakah fenomena penyusutan kelas menengah ini merupakan anomali sektoral atau pergeseran struktur ekonomi yang lebih luas.
Sumber : investor.id
WA only
Leave a Reply