Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus melakukan pembenahan dalam menjalankan pengelolaan keuangan negara. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan rotasi pegawai untuk penyempurnaan jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan yang telah berlangsung dalam beberapa waktu terakhir.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara melantik 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat eselon II) Kementerian Keuangan dan 2 pejabat pada Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Pemerintah meminta setiap unit eselon khususnya yang terkait penerimaan negara untuk mengoptimalkan basis-basis penerimaan.
“Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat,” ucap Suahasil dalam acara pelantikan di Kantor Kemenkeu, Jakarta, pada Senin (21/9/2026).
Adapun realisasi pendapatan negara mencapai Rp 2.055,69 triliun per 31 Agustus 2026. Angka ini sudah mencapai 65,2% dari target dalam pagu yang senilai Rp 3.153,6 triliun. Realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.409 triliun atau 59,8% dari pagu senilai Rp 2.357,7 triliun. Realisasi kepabeanan dan cukai sebesar Rp 210,2 triliun atau 62,6% dari pagu Rp 336 triliun.
ADVERTISEMENT
Realisasi penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 435,1 triliun atau 94,8% dari pagu Rp 459,2 triliun. Lalu realisasi penerimaan hibah mencapai Rp 1,2 triliun per 31 Agustsu 2026. Hibah sudah berada di atas target yang sebesar Rp 0,7 triliun.
“Target penerimaan sangat penting dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan,” tutur Suahasil.
Dia mengimbau agar pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memperkuat pengawasan dalam mengumpulkan penerimaan negara. Nantinya, kinerja DJBC menjadi semakin tajam, berbasis resiko, mampu membaca pola bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi tetapi menjalankan tindakan pencegahan.
“Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu,” terang Suahasil.
Namun pada saat yang sama, DJBC harus mengumpulkan penerimaan dan juga memiliki fungsi di Kementerian Keuangan untuk melakukan pembinaan terhadap usaha masyarakat terutama yang berorientasi kepada ekspor.
Suahasil berpesan agar pejabat yang baru dilantik harus memiliki kompetensi dalam berpikir strategis yaitu memiliki kemampuan untuk melihat keterkaitan antar fenomena dan memahami bahwa perekonomian itu harus dikelola secara sinergi. Dalam hal ini, setiap unit eselon tidak hanya fokus pada tugas dan fungsi di internal tetapi juga harus bekerja dengan pemangku kepentingan lain.
“Kepemimpinan strategis harus selalu berjalan bersama integritas dan profesionalisme Karena itu, kualitas analisis, keberanian mengambil keputusan, tata kelola yang baik, dan tanggung jawab menjaga amanah publik harus menjadi satu kesatuan,” ucap Suahasil.
Sumber : Investor.id
WA only
Leave a Reply