Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak Kemenkeu) menegaskan Indonesia tetap berkomitmen dalam penerapan pajak minimum global atau global minimum tax (GMT) meski dampaknya diproyeksikan rendah terhadap penerimaan dan repatriasi investasi pengusaha nasional dari luar negeri.
Sebagaimana diketahui, Indonesia telah menerapkan GMT sehingga dapat memungut pajak tambahan (top-up tax) terhadap entitas grup perusahaan multinasional (PMN) beromzet 750 juta euro yang masih dikenai tarif efektif Pajak Penghasilan (PPh) di bawah 15%.
Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak Kemenkeu Dwi Astuti mengatakan bahwa Indonesia tetap memberlakukan GMT sejak 2025 agar tidak kehilangan hak pemajakan terhadap entitas grup PMN yang beroperasi di Indonesia. Hal itu kendati potensi tambahan penerimaan negara dari top-up tax ini kecil.
“Global Minimum Tax ini sekecil apapun akan ada top up atau akan ada pajak yang kita terima, walaupun banyak kritik juga. Saya baru kemarin menghadiri global forum, ahli IMF [Dana Moneter Internasional] sudah melakukan penelitian dan mengatakan bahwa ini ternyata overstated dalam hal revenue-nya, karena ternyata it is not so big penerimaannya, tetapi beban administrasinya terlalu tinggi,” ujarnya pada acara The 16th TIF Tax Outlook Seminar di Universitas Indonesia (UI), Rabu (4/11/2026).
Menurut Dwi, sebagai otoritas pajak, pemungutan GMT lebih baik dilakukan ketimbang tidak sama sekali meski menyumbang penerimaan negara yang kecil.
Motivasi utamanya adalah untuk mencegah yurisdiksi dalam berlomba-lomba menerapkan tarif pajak rendah alias race to the bottom. Dalam hal ini, Indonesia juga termasuk negara yang turut menerapkan tarif pajak rendah untuk industri tertentu.
Contohnya, Indonesia dapat memberikan tax holiday atau pengurangan PPh Badan hingga 100% bagi investasi untuk industri tertentu dan berlokasi di kawasan tertentu misalnya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) maupun Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Di PFII, tax holiday yang ditawarkan bahkan 100% untuk 50 tahun.
Dwi menyebut prinsip GMT juga untuk mencegah korporasi global berlomba mengalihkan labanya ke negara bertarif pajak rendah atas Base Erosion Profit Shifting (BEPS).
Oleh sebab itu, pemungutan GMT dilakukan dengan tiga mekanisme berlapis yakni Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT), Income Inclusion Rule (IIR) dan terakhir Undertax Payment Rule (UTPR).
Dengan QDMTT, Indonesia bisa memajaki entitas grup PMN beromzet 750 juta euro apabila tarif efektif PPh yang dikenakan belum 15%. Contoh, apabila perusahaan A beroperasi di Indonesia dengan tarif pajak 13%, maka Indonesia sebagai negara yurisdiksi bisa memungut tambahan atau top-up tax dalam rangka GloBE sebesar 2%.
“Intinya itu adalah upaya internasional yang harus kami hargai, artinya kami harus bisa mengambil manfaat dari itu. Makanya Indonesia meratifikasi dan menyatakan ikut,” pungkas Dwi.
Di sisi lain, Ditjen Pajak kukuh menerapkan GMT meski rezim perpajakan global ini belum mendorong repatriasi investasi dari konglomerasi nasional dari luar negeri.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Seksi IV Harmonisasi Kebijakan Perpajakan DJP Kemenkeu Randi Milza mengakui bahwa awalnya GMT yang diterapkan secara global diharapkan bisa mendorong repatriasi investasi para konglomerat nasional dari negara-negara bertarif pajak rendah, seperti Singapura.
“Saya pikir perusahaan-perusahaan yang milik konglo-konglo Indonesia yang ada di Singapura akan pulang kampung. Kenapa? Karena di mana-mana akan dikenakan 15% at least. Jadi, untuk apa lagi pergi ke mana-mana gitu. Tetapi ternyata memang pajak tidak the only factor. Ada mungkin kepastian hukum, ada hal-hal lainnya. Mungkin juga terkait dengan infrastruktur keuangan,” terang Randi.
Adapun Indonesia telah menerapkan GMT sejak 2025 melalui implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.136/2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional.
Sumber : ekonomi.bisnis.com
WA only
Leave a Reply