Pemerintah berencana memperluas pemungutan pajak dari aktivitas ekonomi digital mulai Senin (9/11/2026).
Perbankan, perusahaan teknologi finansial atau fintech, hingga platform perdagangan elektronik, seperti Shopee, Lazada, dan GoTo disebut akan dilibatkan dalam mekanisme pemungutan dan penyetoran pajak.
Rencana tersebut disampaikan Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) Kadin pada 29 Oktober 2026.
Menurut dia, perluasan pemungutan pajak digital menjadi salah satu upaya pemerintah meningkatkan penerimaan negara yang selama ini dinilai belum optimal.
Pernyataan Hashim muncul ketika pemerintah masih berupaya mengejar target penerimaan pajak dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026.
Pemerintah juga membidik peningkatan rasio pendapatan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 18% dalam dua sampai tiga tahun mendatang.
Pada sisi lain, data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjukkan penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital telah mencapai Rp 58,75 triliun hingga 30 September 2026.
Angka tersebut berasal dari perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), transaksi aset kripto, teknologi finansial, serta pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui sistem informasi pengadaan pemerintah (Pajak SIPP).
Besarnya penerimaan itu memperlihatkan potensi ekonomi digital sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Namun, pemerintah masih memiliki pekerjaan besar untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan agar target penerimaan negara dapat tercapai.
Hashim Sebut Pemungutan Pajak Digital mulai 9 November 2026
Hashim menyebut pemerintah akan melibatkan sejumlah lembaga keuangan dan perusahaan berbasis digital dalam pemungutan serta penyetoran pajak.
Pihak yang disebut, antara lain bank pemerintah, bank swasta, perusahaan fintech, hingga platform perdagangan elektronik seperti Shopee, Lazada, dan GoTo.
“Kita mulai dengan transaksi yang namanya digital taxation, pajak digital. Ini akan segera dilaksanakan tanggal 9 November. Semua bank pemerintah, bank swasta dan semua fintech, termasuk Shopee, Lazada, GoTo dan sebagainya harus ikut pungut dan harus setor pajak yang selama ini tidak dipungut,” ujar Hashim.
Ia menilai keterlibatan berbagai platform dapat membantu pemerintah menjangkau aktivitas ekonomi yang selama ini belum terpantau secara optimal. Dengan sistem pemungutan yang lebih luas, pemerintah diharapkan dapat mengidentifikasi transaksi yang memenuhi ketentuan perpajakan.
Meski demikian, pernyataan tersebut tidak berarti seluruh transaksi perbankan atau transfer melalui dompet digital otomatis dikenai pajak baru. Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan DJP telah menegaskan tidak ada kebijakan yang mengenakan PPN secara otomatis atas setiap transfer antarbank maupun dompet digital.
DJP menjelaskan, salah satu kebijakan yang berkaitan dengan perluasan pemungutan pajak digital adalah sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri (SPP-TDLN).
Sistem tersebut mengatur pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri yang memenuhi ketentuan, bukan seluruh aliran dana antarindividu.
Oleh karena itu, pernyataan Hashim merupakan rencana perluasan pelibatan pihak dalam pemungutan pajak digital. Sejumlah instrumen perpajakan digital sebenarnya telah lebih dahulu diterapkan pemerintah.
Penerimaan Pajak Digital Sudah Mencapai Rp 58,75 Triliun
Sebelum rencana perluasan pemungutan tersebut disampaikan, sektor ekonomi digital telah memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara. DJP mencatat penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi digital mencapai Rp 58,75 triliun hingga 30 September 2026.
Penerimaan itu berasal dari empat kelompok kegiatan, yakni PMSE, transaksi aset kripto, teknologi finansial atau fintech, serta pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Pajak SIPP.
Perinciannya meliputi PPN PMSE sebesar Rp 45,21 triliun, pajak SIPP Rp 5,96 triliun, pajak fintech Rp 5,40 triliun, dan pajak aset kripto Rp 2,18 triliun. PPN PMSE menjadi penyumbang terbesar dengan nilai Rp 45,21 triliun.
Hingga akhir September 2026, DJP telah menunjuk 280 perusahaan sebagai pemungut PPN PMSE. Dari jumlah tersebut, sebanyak 245 perusahaan telah melaksanakan pemungutan dan penyetoran pajak.
Jika dilihat sejak pertama kali diterapkan pada 2020, penerimaan PPN PMSE menunjukkan peningkatan. Setoran pada 2020 mencapai Rp 731,4 miliar, kemudian naik menjadi Rp 3,9 triliun pada 2021 dan Rp 5,51 triliun pada 2022.
Penerimaan tersebut kembali bertambah menjadi Rp 6,76 triliun pada 2023, Rp 8,44 triliun pada 2024, dan Rp 10,32 triliun sepanjang 2025. Adapun setoran selama Januari hingga September 2026 tercatat sebesar Rp 9,54 triliun.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, pemerintah terus memperluas basis pemungutan dan memperkuat pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku ekonomi digital.
Upaya tersebut juga diarahkan untuk menciptakan perlakuan perpajakan yang setara antara perusahaan digital dan pelaku usaha konvensional.
“DJP terus mendorong kepatuhan perpajakan di sektor ekonomi digital melalui perluasan basis pemungutan dan pengawasan yang berkelanjutan. Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus menciptakan perlakuan perpajakan yang adil dan setara bagi pelaku usaha digital maupun konvensional,” ujar Bimo dalam keterangan resminya.
Pemerintah Masih Mengejar Target Pajak Rp 2.357,7 Triliun
Penerimaan dari sektor digital menjadi salah satu bagian dari upaya pemerintah memperkuat pendapatan negara. Namun, capaian tersebut belum menghilangkan kebutuhan untuk mengejar target penerimaan pajak APBN 2026.
Hingga 30 September 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp 1.607,6 triliun atau sekitar 68,2% dari target Rp 2.357,7 triliun. Dengan capaian tersebut, pemerintah masih harus mengumpulkan sekitar Rp 750,1 triliun hingga akhir tahun anggaran.
Untuk mengejar kekurangan penerimaan, DJP menyiapkan sejumlah langkah yang menyasar perluasan basis pemungutan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Bimo Wijayanto menyebut sejumlah kebijakan akan digunakan untuk memperkuat pemungutan pajak.
“Beberapa kebijakan akan menjadi pemicu untuk kami memperkuat pemungutan pajak,” kata Bimo dikutip dari Antara.
Tiga langkah yang disiapkan pemerintah meliputi penerapan SPP-TDLN, pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace, serta pengurangan dan penghapusan sanksi perpajakan. SPP-TDLN digunakan untuk memungut PPN atas transaksi digital luar negeri yang memenuhi ketentuan.
Sementara itu, pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace melibatkan platform perdagangan elektronik untuk memungut pajak atas penghasilan pedagang dalam negeri. Adapun kebijakan pengurangan dan penghapusan sanksi perpajakan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Kebijakan tersebut berkaitan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Pemberatan, Pengurangan, Penghapusan dan Pembatalan di Bidang Perpajakan.
Melalui langkah-langkah tersebut, pemerintah berupaya memperluas jangkauan pemungutan sekaligus memperbaiki kepatuhan wajib pajak. Penguatan sistem digital diharapkan membantu pemerintah mengidentifikasi aktivitas ekonomi yang sebelumnya sulit terpantau.
Target Rasio Pendapatan Negara 18 Persen
Selain mengejar target penerimaan pajak dalam APBN 2026, pemerintah juga ingin meningkatkan rasio pendapatan negara terhadap PDB. Target ini disampaikan Hashim dalam rapimnas Kadin Indonesia.
Hashim menyebut rasio penerimaan negara Indonesia masih berada di kisaran 12% terhadap PDB. Menurut dia, angka tersebut lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain, seperti Kamboja yang berada di kisaran 18% dan India sekitar 20%.
Ia menilai Indonesia memiliki peluang meningkatkan rasio penerimaan negara hingga 18% dalam dua sampai tiga tahun mendatang. Perluasan pemungutan pajak, termasuk dari aktivitas ekonomi digital, menjadi salah satu upaya yang dinilai dapat mendukung target tersebut.
Hashim menghitung, jika PDB Indonesia mencapai Rp 25.000 triliun, selisih enam poin persentase antara rasio 12% dan 18% setara dengan potensi tambahan penerimaan Rp 1.500 triliun per tahun.
Ia juga menyinggung kondisi defisit APBN yang diperkirakan berada di kisaran Rp 500 triliun hingga Rp 600 triliun.
“Kalau aparat kita pajak dan bea cukai bekerja semestinya, seharusnya seperti orang Kamboja, kita surplus tahun ini Rp 900 triliun,” tuturnya.
Target rasio 18% tersebut perlu dibedakan dari rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB. Dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025-2029 yang diatur melalui PMK Nomor 70 Tahun 2025, pemerintah mencantumkan target rasio pendapatan negara terhadap PDB sebesar 12,86%-18% pada 2029.
Sementara itu, target rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB pada tahun yang sama berada di rentang 11,52%-15%. Perbedaan ini penting karena pendapatan negara memiliki cakupan lebih luas daripada penerimaan perpajakan.
Rasio pendapatan negara mencakup penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dengan demikian, target 18% yang disampaikan Hashim merujuk pada keseluruhan pendapatan negara, bukan penerimaan pajak digital secara khusus.
SPP-TDLN Mengatur PPN Transaksi Digital Luar Negeri
Salah satu instrumen yang digunakan pemerintah untuk memperkuat pemungutan pajak digital adalah SPP-TDLN. Sistem ini mengatur pemungutan PPN atas pemanfaatan barang dan jasa digital dari luar negeri oleh konsumen di Indonesia.
Ketentuannya tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemungutan PPN terhadap Transaksi Digital Luar Negeri melalui SPP-TDLN.
DJP menyatakan sistem tersebut mulai diterapkan pada 25 September 2026. Penerapannya melengkapi mekanisme PPN perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang telah berjalan sebelumnya.
Dalam pelaksanaannya, informasi transaksi dari penyelenggara pembayaran dimanfaatkan untuk mengidentifikasi kegiatan yang termasuk objek pajak.
Bank atau lembaga keuangan yang ditunjuk sebagai penerbit instrumen pembayaran atau issuer memiliki peran dalam mendukung mekanisme pemungutan tersebut.
DJP menjelaskan SPP-TDLN bukan merupakan jenis pajak baru dan tidak mengubah tarif PPN yang berlaku. Sistem ini menjadi mekanisme untuk menjangkau transaksi digital lintas negara yang memenuhi kriteria pemungutan.
Sistem tersebut juga dirancang untuk mencegah pemungutan berulang atas transaksi yang sama. Transaksi yang telah dipungut PPN melalui mekanisme PMSE tidak kembali dikenai pungutan melalui SPP-TDLN.
PPh Marketplace Menyasar Penghasilan Pedagang Dalam Negeri
Selain PPN atas transaksi digital luar negeri, pemerintah memperkuat pemungutan pajak terhadap aktivitas perdagangan melalui marketplace.
Kebijakan tersebut mengacu pada PMK Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut PPh serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh atas Penghasilan Pedagang Dalam Negeri melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Melalui aturan itu, marketplace yang ditunjuk pemerintah bertugas memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5% dari peredaran bruto atau omzet pedagang. Dasar penghitungan tersebut tidak termasuk PPN dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).
DJP telah menunjuk empat perusahaan untuk menjalankan mekanisme pemungutan tersebut, yaitu PT Shopee International Indonesia, PT Global Digital Niaga Tbk (Blibli), PT Tokopedia, dan PT Ecart Webportal Indonesia (Lazada).
Namun, ketentuan ini tidak berlaku dengan cara yang sama bagi seluruh pedagang. Wajib pajak orang pribadi dengan omzet sampai dengan Rp 500 juta dalam satu tahun pajak tidak dipungut PPh Pasal 22 oleh marketplace sepanjang telah menyampaikan surat pernyataan sesuai ketentuan.
PPh Pasal 22 yang dipungut marketplace juga bukan jenis pajak baru. Kebijakan ini mengubah mekanisme pemungutan, dari sebelumnya dibayarkan sendiri oleh pedagang menjadi dipungut oleh platform perdagangan elektronik yang ditunjuk pemerintah.
Bagi pedagang yang memenuhi ketentuan PPh final, pungutan tersebut dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pelunasan pajak. Sementara itu, bagi wajib pajak yang menggunakan tarif umum, pungutan dapat menjadi kredit pajak dalam pelaporan SPT Tahunan.
Dengan mekanisme tersebut, pemerintah berupaya memperluas pengawasan terhadap penghasilan pedagang yang melakukan transaksi melalui platform digital. Kebijakan ini juga diarahkan untuk menciptakan perlakuan perpajakan yang setara antara pelaku usaha daring dan konvensional.
Sumber : www.beritasatu.com
WA only
Leave a Reply