BPK Temukan Masalah Keuangan Negara

JAKARTA. Pengelolaan keuangan negara masih menghadapi sejumlah persoalan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan permasalahan senilai Rp49,28 triliun dalam pemeriksaan Semester I-2026.

Ketua BPK, Isma Yatun, menjelaskan bahwa nilai tersebut mencakup kerugian dan potensi kerugian, kekurangan penerimaan, serta permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Sebanyak Rp1,80 triliun di antaranya telah dikembalikan selama pemeriksaan.

“BPK menyoroti tiga isu strategis yang memerlukan perhatian dan komitmen bersama,” kata Isma dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (6/10/2026).

Tiga isu tersebut meliputi ketahanan energi, optimalisasi penerimaan negara, serta layanan pendidikan dan kesehatan.

Pada sisi penerimaan negara, BPK menemukan permasalahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), mulai dari tarif visa tenaga kerja asing, denda penyalahgunaan izin tinggal, hingga sektor perikanan tangkap.

Di sektor pendidikan, pengelolaan dana bantuan operasional di 288 pemerintah daerah belum sesuai dengan ketentuan. Sementara itu, di sektor kesehatan, pembayaran bantuan iuran di 57 pemerintah daerah belum didukung oleh data kepesertaan.

Sumber : Harian Kontan, Rabu 07 Oktober 2026, Halaman 2.