Pajak dari Pertukar Data Kripto Belum Signifikan

JAKARTA. Implementasi Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) untuk pertukaran informasi perpajakan aset kripto lintas negara tampaknya belum menghasilkan penerimaan pajak yang signifikan. Pasalnya, proses pertukaran, pencocokan, hingga tindak lanjut data membutuhkan waktu.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak belum bersedia memberikan banyak informasi terkait hal ini. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Inge Diana Rismawati, mengatakan bahwa kesiapan implementasi CARF masih dalam pembahasan internal.

Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal (EF) Research Institute, Ariawan Rahmat, memperkirakan tambahan penerimaan pajak dari implementasi CARF pada 2027 maksimal sekitar Rp1 triliun. Hal ini disebabkan oleh sejumlah kendala yang membuat implementasi CARF belum dapat langsung meningkatkan penerimaan pajak secara optimal, mulai dari keterbatasan yurisdiksi mitra pertukaran informasi hingga proses pengolahan data di dalam negeri.

Pengamat Perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, menilai bahwa potensi penerimaan pajak melalui CARF bergantung pada tiga faktor utama.

Pertama, jumlah aset kripto yang ditempatkan dalam rekening atau akun di luar negeri (offshore account). Kedua, besarnya aset yang belum dilaporkan kepada Ditjen Pajak. Ketiga, sejauh mana CARF mampu mencakup keseluruhan aset yang berada di luar negeri tersebut.

Sumber : Harian Kontan. Rabu 21 Oktober 2026, halaman 2.