Ambisi pemerintah mendongkrak daya beli pekerja melalui perluasan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) ke seluruh sektor usaha pada 2027 berpotensi menimbulkan konsekuensi fiskal yang tidak kecil. Penerimaan negara yang berpotensi tidak tertagih diperkirakan mencapai Rp 11 triliun, sementara dampaknya terhadap konsumsi rumah tangga dinilai relatif terbatas.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet memperkirakan, potensi penerimaan pajak yang tidak dipungut akibat pemberian insentif tersebut berkisar Rp 4 triliun hingga Rp 11 triliun. Dengan mengambil asumsi moderat, nilainya diperkirakan berada di kisaran Rp 7 triliun.
Yusuf menegaskan, angka tersebut masih berupa estimasi karena pemerintah belum mengumumkan kebutuhan anggaran maupun besaran PPh Pasal 21 yang akan ditanggung pada 2027.
Estimasi terendah mengacu pada alokasi insentif PPh 21 DTP tahun 2026 sebesar Rp 1,28 triliun untuk sekitar 2,22 juta pekerja. Dengan demikian, rata-rata fasilitas yang diterima mencapai sekitar Rp 577.000 per pekerja per tahun.
Jika rata-rata fasilitas tersebut diterapkan kepada sekitar 7,5 juta pekerja yang diperkirakan menjadi penerima manfaat pada 2027, kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp 4,3 triliun.
Namun, nilai tersebut berpotensi membengkak seiring perluasan cakupan penerima ke seluruh sektor usaha. Pasalnya, pekerja di sektor-sektor di luar industri padat karya berpotensi memiliki tingkat penghasilan dan kewajiban pajak yang lebih tinggi.
“Dengan asumsi pajak rata-rata Rp 1,5 juta per pekerja per tahun, kebutuhan anggarannya dapat mendekati Rp 11 triliun,” ujar Yusuf, dikutip Rabu (11/11/2026).
Besaran potensi penerimaan yang tidak dipungut tersebut setara dengan sekitar 2% hingga 4,5% dari target penerimaan PPh Pasal 21 tahun 2026 yang mencapai Rp 251,19 triliun.
Meski dampaknya terhadap APBN masih dinilai relatif terkelola, Yusuf mengingatkan pemerintah agar memperhitungkan perluasan insentif ini secara bersamaan dengan rencana penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Kedua kebijakan tersebut sama-sama berkaitan dengan basis pengenaan pajak atas penghasilan pekerja sehingga perlu dirancang secara terintegrasi agar tidak menimbulkan tekanan penerimaan yang lebih besar.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita juga mengingatkan pemerintah untuk menghitung secara cermat konsekuensi fiskal dari perluasan insentif tersebut.
Menurutnya, besaran kebutuhan anggaran dapat disimulasikan berdasarkan rata-rata PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah untuk setiap pekerja.
Dengan asumsi terdapat 7,5 juta penerima manfaat, apabila rata-rata pajak yang ditanggung mencapai Rp 500.000 per pekerja per tahun, kebutuhan anggaran diperkirakan sebesar Rp 3,75 triliun. Jika rata-ratanya meningkat menjadi Rp 1 juta, nilainya mencapai Rp 7,5 triliun. Sementara itu, dengan rata-rata Rp 1,5 juta, kebutuhan anggaran dapat menembus Rp 11,25 triliun.
Ronny menekankan, angka tersebut merupakan simulasi sensitivitas, bukan proyeksi resmi pemerintah. Realisasi kebutuhan anggaran nantinya akan bergantung pada distribusi penghasilan, status perkawinan, jumlah tanggungan, besaran penghasilan kena pajak, serta desain akhir insentif.
“Fasilitas ini pada dasarnya merupakan bentuk belanja perpajakan atau dukungan fiskal kepada rumah tangga pekerja, bukan hanya penghapusan kewajiban pajak tanpa konsekuensi anggaran,” katanya.
Daya beli terangkat, tetapi dampaknya terbatas
Di luar konsekuensi fiskal, perluasan insentif PPh 21 DTP diharapkan mampu memberikan tambahan penghasilan bersih bagi pekerja dan menopang konsumsi rumah tangga. Namun, besarnya stimulus yang diterima diperkirakan belum cukup kuat untuk memberikan dorongan signifikan terhadap konsumsi nasional.
Yusuf memperkirakan tambahan penghasilan yang dinikmati pekerja berkisar Rp 50.000 hingga Rp 125.000 per bulan. Sebagai ilustrasi, pekerja lajang dengan gaji Rp 7 juta per bulan berpotensi memperoleh penghematan pajak sekitar Rp 100.000 per bulan atau setara 1,4% dari penghasilannya.
Tambahan tersebut setidaknya dapat membantu menjaga daya beli pekerja di tengah tekanan kenaikan harga. Terlebih, kenaikan upah buruh yang tercatat sebesar 2,7% masih lebih rendah dibandingkan inflasi Oktober yang mencapai 3,23%.
Meski demikian, Yusuf menilai efek insentif terhadap konsumsi nasional tidak akan terlalu besar. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan jumlah pekerja yang dapat menikmati fasilitas tersebut.
Dari total 147,99 juta penduduk bekerja, penerima manfaat diperkirakan hanya sekitar 7,5 juta orang atau kurang lebih 5%. Sementara itu, pekerja informal yang mencapai 57,93% dari total penduduk bekerja tidak tersentuh fasilitas PPh 21 DTP.
Kelompok pekerja berpenghasilan di bawah batas PTKP juga tidak memperoleh manfaat langsung karena sejak awal tidak memiliki kewajiban membayar PPh Pasal 21.
Kondisi tersebut menjadi penting mengingat rata-rata upah buruh yang tercatat sebesar Rp 3,42 juta per bulan masih berada di bawah batas PTKP pekerja lajang sebesar Rp 4,5 juta per bulan.
Bahkan, jika seluruh nilai insentif dibelanjakan oleh penerima manfaat, Yusuf memperkirakan kontribusinya terhadap konsumsi rumah tangga hanya sekitar 0,03% hingga 0,07%.
Ronny berpandangan, tambahan penghasilan bersih dari insentif tersebut tetap berpotensi mendorong konsumsi, terutama untuk kebutuhan pangan, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari.
Namun, dia mengingatkan bahwa tidak seluruh tambahan penghasilan otomatis dibelanjakan. Sebagian pekerja kemungkinan memilih menyimpan dana tersebut sebagai tabungan atau menggunakannya untuk membayar cicilan maupun utang.
Karena itu, dampak stimulus akan lebih terasa pada rumah tangga penerima yang memiliki kecenderungan konsumsi tinggi, terutama pekerja berpenghasilan relatif terbatas.
Di sisi lain, perluasan fasilitas ke seluruh sektor usaha dinilai dapat menciptakan perlakuan kebijakan yang lebih merata. Pekerja dengan tingkat penghasilan serupa berpeluang memperoleh fasilitas yang sama meskipun berasal dari sektor usaha berbeda.
Kendati demikian, Ronny mengingatkan pemerintah agar tidak terlalu mengandalkan insentif pajak sebagai instrumen utama untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
Menurutnya, penguatan daya beli yang berkelanjutan tetap membutuhkan pertumbuhan upah riil, peningkatan produktivitas tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja, serta stabilitas harga kebutuhan pokok.
“Insentif pajak bisa menjadi bantalan sementara, tetapi fondasi daya beli tetap harus dibangun melalui peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat,” ujar Ronny.
Sumber : www.kabarbisnis.com

WA only
Leave a Reply