Jakarta, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan ada perbedaaan yang signifikan saat dirinya menjabat Menteri Keuangan di dua era Presiden yang berbeda. Pertama, satu dekade silam di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dengan era Presiden Joko Widodo.
Saat ini pemerintah mudah mengakses data perbankan untuk kepentingan perpajakan. Hal ini mengingat Kementerian Keuangan telah memanfaatkan Automatic Exchange of Information (AEoI) yang sudah mulai dilakukan akhir tahun lalu untuk mencapai target penerimaan pajak.
Dengan AEoI, pemerintah bisa mengetahui siapa saja Warga Negara Indonesia yang menyimpan uangnya di luar negeri. Hal ini ia sampaikan saat menjadi pembicara Seminar Makro Ekonomi 2019 di hadapan para pegawai Astra.
“Kita dapat dari 132 negara, semuanya ketawa, Anda simpan suatu tempat di dunia ini, tidak apa, tetaplah menyimpan dengan tenang, kami tahu,” kata Sri Mulyani, Kamis (25/7/2019).
Selain menceritakan canggihnya teknologi bisa mengakses data pajak di negara lain, Sri juga menuturkan sebagian pengusaha menyampaikan kepada dirinya terkait kondisi bisnis yang pada tahun ini dinilai lebih berat. Hal ini tentunya akan berdampak pada pajak korporasi yang harus mereka bayarkan kepada negara.
“Bu, tahun ini lebih berat,” ujar Sri Mulyani, menirukan sang pengusaha tersebut.
Kementerian Keuangan memantau kondisi penerimaan pajak yang trennya mengalami penurunan. Hal ini yang terus digenjot mengingat Sri mematok target rasio pajak yang cukup ambisius, yaitu 13,7% dalam lima tahun ke depan. Target ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tax ratio 2018 sebesar 11,4% dan juga target pada 2019 sebesar 12,2%.
Sumber : cnbcindonesia.com
WA only
Leave a Reply