Ekonomi melambat, penerimaan negara terhambat

Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak semakin melambat. Hal ini menjadi indikasi bahwa perekonomian Indonesia tengah mengalami pelemahan.

Kementerian Keuangan mencatat pendapatan negara hingga akhir Agustus 2019 mencapai Rp1.189,3 triliun atau baru 54,9 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar Rp2.165,1 triliun. Angka tersebut sebenarnya naik 3,2 persen dibandingkan periode sama tahun lalu yang “hanya” Rp1.152,9 triliun.

Jika dilihat lebih jauh, realisasi penerimaan pajak selama Januari-Agustus 2019 tercatat senilai Rp801,16 triliun atau 50,78 persen dari target APBN 2019 senilai Rp1.577,5 triliun. Penerimaan ini hanya tumbuh 0,21 persen (year on year/yoy).

Pertumbuhan tercatat melambat signifikan dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun lalu sebesar 16,52 persen. Selain itu, pertumbuhan itu juga makin lambat dibandingkan realisasi periode Januari-Juli 2019 sebesar 2,68 persen.

“Ini menandakan kondisi ekonomi mengalami penurunan sehingga para pembayar pajak membayar lebih rendah dibandingkan dengan dua tahun lalu berturut-turut, yaitu 2017-2018,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dilansir dari Kontan, Kamis (26/9/2019).

Komponen penerimaan seperti Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri (PPN DN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dan PPN Impor secara tahunan masing-masing tumbuh -6,47 persen, -15,64 persen, dan -6,03 persen.

Penurunan pertumbuhan PPN dan PPnBM ini sejalan dengan indeks keyakinan konsumen dan marginal propensity to consume ratio yang mengalami penyusutan. Marginal propensity to consume ratio adalah rasio pengeluaran konsumsi seseorang seiring dengan bertambahnya pendapatan.

Performa penerimaan pajak delapan bulan pertama tahun ini, menurut Sri Mulyani, juga dipengaruhi oleh sektor manufaktur yang lesu. Pasalnya, realisasi penerimaan pajak sektor yang menyumbang 28 persen total pendapatan pajak ini hanya tumbuh 4,8 persen. Padahal, pada periode yang sama tahun lalu, penerimaan pajak sektor manufaktur tumbuh 13,4 persen.

Sri Mulyani mengatakan kondisi ekonomi yang terindikasi melemah ini harus diberikan ruang agar tidak terlalu terlalu tertekan sehingga penerimaan pajak tetap dapat meningkatkan perekonomian.

“Pemerintah akan terus meningkatkan penerimaan pajak dengan tidak mengesampingkan masalah ekonomi dunia usaha yang tengah tertekan. Otoritas akan mencari titik keseimbangan dari basis penerimaan pajak,” ujarnya.

Andalkan PNBP

Perlambatan penerimaan perpajakan membuat pemerintah harus mengandalkan kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), khususnya dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND).

Surplus Bank Indonesia sebesar Rp30 triliun akan menjadi berkah dalam memenuhi target penerimaan negara bukan pajak atau PNBP APBN 2019. Target penerimaan PNBP APBN 2019 mencapai Rp378,2 triliun.

“Surplus Bank Indonesia sudah masuk, makanya kami cukup optimis,” kata Direktur PNBP Kementerian Keuangan, Wawan Sunarjo, kepada Beritagar.id, Kamis (26/9).

Selain itu pemerintah juga mendapat tambahan masukan dari realisasi dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) senilai Rp42,39 triliun per Agustus. Surplus BI dan dividen BUMN ini menyumbang realisasi pendapatan dari KND secara total Rp72,48 triliun atau 159 persen dari target APBN 2019.

Ia juga optimistis PNBP memenuhi target karena harga batu bara acuan (HBA) mulai naik menjadi AS $70 per ton dari satu-dua bulan lalu yang sempat mencapai AS $65 per ton.

Realisasi PNBP sampai dengan Agustus baru memenuhi 70 ,9 persen dari target yaitu Rp378,3 triliun. Padahal pemerintah menetapkan outlook PNBP mencapai 102,1 persen dari target atau sebesar Rp386,33 triliun pada akhir tahun.

Sumber: beritagar