Reformasi Iklim Usaha Tambah Kelas Menengah

“World Bank mencatat; 115 juta penduduk Indonesia yang berpotensi naik ke kelas menengah”

JAKARTA. Perkembangan kelas menengah menjadi salah satu kunci pertumbuhan dan kemajuan Indonesia. Bank Dunia(world bank) mencatat, 45% populasi atau 115 juta orang di Indonesia yang berpotensi naik status menjadi kelas menengah (aspiring middle class) dan menjadi motor perekonomian Indonesia ke depan.

Dalam laporan terbarunya yang bertajuk Aspiring Indonesia-Expanding the Middle Class, World Bank mnegungkap besarnya potensi kelas menengah terhadap ekonomi Indonesia. Dalam periode 15 tahun terakhir, jumlah populasi kelas menengah Indonesia naik dari 7% menjadi 20% atau sekitar 52 juta orang. “ tingkat permintaan dari kelas menengah ini dapat mendorong pertumbuhan. Merekalah sumber dari hampir separuh konsumsi rumah tangga Indonesia dan mereka juga yang berinvestasi lebih pada sumber daya manusia,” kata Direktur World Bank untuk Indonesia Rolande Pryce, Kamis (30/1).

Pertumbuhan konsumsi kelas menengah mencapai 12% setiap tahunnya sejak 2002 silam. Bahkan kini menyumbang hampir separuh dari total konsumsi rumah tangga Indonesia. Untuk itu Bank Dunia menyarankan kebijakan yang tepat untuk memperbesar populasi kelas menengah. Tujuannya agar mampu meningkatkan potensi pembangunan dan membawa indonesia naik kelas menjadi negara maju.

Untuk mendorong 115 juta populasi itu ke kelas menengah, pemerintah harus menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dengan upah yang lebih baik. Selain itu, sistem yang dapat menyediakan pendidikan berkualitas dan jaminan kesehatan universal. Disisi lain, pemerintah juga harus dapat menciptakan iklim usaha yang baik dan melakukan investasi infrastruktur. “Dibutuhkan reformasi pada iklim usaha agar tercipta lapangan kerja, investasi pada keahlian, serta sistem perlindungan sosial yang menjadi bantalan saat terjadi shock ekonomi,”tambah Hassan Zaman, Direktur Regional World Bank untuk pertumbuhan,Keuangan, dan Lembaga yang Adil. Tanpa kebijakan yang mendukung, populasi tersebut justru rentan jatuh kembali kedalam kemiskinan.

Berharap Omnimbus Law

Menurut World Bank, separuh dari pemilik usaha Indonesia memperkerjakan tenaga kerja yang berasal dari kelas menengah. Sebab itu, perbaikan kemudahan berusaha (ease of doing business) juga perlu ditingkatan untuk mendorong pembukaan lapangan kerja baru sebagai peluang bagi masyarakat naik kelas. Penguatan sistem dan kebijakan perpajakan juga tak kalah penting. Tujuannya,meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP) yang sudah berada didalam kelas menengah sekaligus menambah basis WP untuk menjadi  sumber penerimaan baru dari perluasan kelas menengah.

Menanggapi ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, untuk memperkuat pertumbuhan kelas menengah salah satunya dengan Omnimbus Law Cipta Lapangan Kerja dan Omnimbus Law Perpajakan. Ia berharap, pertumbuhan kelas menengah ini bisa turut mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Indonesia lebih cepat. Namun, Menkeu juga menyadari bahwa aturan sapu jagat tersebut tak menjawab semua persoalan. Apalagi, omnimbus law berpotensi menimbulkan ketidaksenangan pada pihak-pihak yang selama ini menikmati adanya aturan dan izin yang berbelit-belit.

Sumber: Harian Kontan