Pertumbuhan Ekonomi Masih Nyungsep, Perlu Reformasi Fiskal Hingga Daya Beli

Masih ada ganjalan pada masa kerja Joko Widodo – Ma’ruf Amin yang sudah melewati hari ke-100. Pasalnya Pertumbuhan Ekonomi triwulan ke 2019 hanya mencapai 5,02%. Hasil ini jauh dari harapan 5,3% san menjadi gambaran jelas perlu dilakukan sejumlah Reformasi.

Hal ini diungkapkan oleh Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad usai press conference “Seratus Hari Tanpa Akselerasi: Respon Atas Kinerja Ekonomi Triwulan IV 2019 di ITS Tower, Jakarta, Kamis (6/1/2020).

“Setelah 100 hari ini, saya kira pemerintahan perlu koordinasi secepatnya dengan merubah beberapa prioritas ekonomi yang memang perlu mendapat perhatian,” kata Tahuid.

Ia menilai, hal yang perlu menjadi prioritas adalah sektor-sektor yang saat ini terdampak dari situasi global dan peranannya yang menurun.

“Kalau di Industri adalah batu bara dan migas, sektor lainnya adalah pertambangan dan pertanian yang selama ini memang pertumbuhannya rendah dan ini padahal memiliki dampak yang luar biasa terhadap penciptaan lapangan kerja, penurunan kemiskinan, dan juga penurunan pengangguran,” katanya.

Tak hanya sektor-sektor tersebut, INDEF pun menilai hal penting yang perlu direformasi berkaitan dengan Fiskal.

Menurutnya, hal ini terkait keadaan pencapaian penerimaan pajak yang hanya 84% dan penerimaan negara hanya sekitar 90% hingga akhir tahun 2019. Keadaan itu dikhawatirkan akan berlanjut hingga 2020.

Tak hanya itu, ada kekhawatiran peningkatan defisit anggaran yang semula 1,8% menjadi 2,5%- 2,8%di tahun 2020. 

“Kalau itu tidak dilakukan maka otomatis pemerintah akan memiliki daya gedor yang akan semakin lemah, padahal itu sangat dibutuhkan di tengah situasi perlambatan ekonomi global dan ketidakpastiannya yang kian mendera, ditambah virus Corona masih terus menghantui dan defisit perdagangan yang kelihatannya sulit dielakkan,” katanya.

Terakhir, mempertahankan Daya Beli masyarakat menjadi keharusan, khususnya bagi kelas menengah kebawah.

“Sejumlah rencana kebijakan pemerintah terkait kelompok masyarakat bawah melalui bantuan sosial itu tetap dipertahankan bahkan ditinggikan. Namun, harus tepat sasaran,” katanya.

Sumber: akurat.co