Rasio Utang Tembus 30% terhadap PDB

Jakarta. Pemerintah harus waspada dengan potensi kenaikan utang sebagai konsekuensi seretnya penerimaan negara tahun ini. Jika utang membengkak, rasionya terhadap produk domestik bruto (PDB) pun bisa membesar.

Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah sampai akhir Januari 2020 sebesar Rp 4.817,55 triliun. Dengan mengasumsikan PDB per Indonesia per Januari mencapaiRp 15.944,78 triliun. Dengan mengasumsikan PDB per Indonesia per Januari mencapai Rp 15.944,78 triliun, Kemkeu memperkirakan rasio utang terhadap PDB 30,21% atau naik dibandingkan dengan akhir 2019 yang masih sebesar 29,8%. Kenaikan rasio utang ini sejalan bertambahnya nominal utang Rp 39 triliun pada Januari 2020.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemkeu), sebanyak 84,4% utang pemerintah berbentuk surat berharga negara (SBN) atau sebesar Rp 4.065,65 triliun. Jumlah ini naik dari posisi bulan sebelumnya Rp 4.014,81 triliun.

Secara terperinci, SBN domestik mencapai Rp 2.990,47 triliun. Sedangkan, SBN valas mencapai Rp 1.075,19 triliun.

Sementara, 15,61% utang pemerintah berasal dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri. Pinjaman dalam negeri naik jadi Rp 9,56 triliun dari bulan sebelumnya sebesar Rp 8,38 triliun.

Sedangkan pinjaman luar ngeri turun Rp 46,32 triliun dari posisi Desember 2019 sebesar Rp 755,41 triliun jadi Rp 742,34 triliun. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk lebih mengutamakan utang dari dalam negeri di bandingkan dengan pinjaman luar negeri sesuai yang digariskan dalam strategi pembiayaan jangka menengah.

Asal tahu, tahun ini pemerintah kembali mengambil strategi frontloading dan oportunis dalam melakukan pembiayaan utang. Artinya, pemerintah memanfaatkan kondisi pasar yang kondusif dan sentimen positif dari investor pada awal tahun. Bisanaya pemerintah melakukan penerbitan SBN dalam jumlah yang lebih besar di semester I tahun berjalan.

Januari 2020 lalu, Kemkeu telah menerbitkan obligasi dalam dua mata asing, dalam denominasi dollar Amerika Serikat (AS) sebesar US$ 2 miliar dan dalam denominasi euro sebesar EUR € 1 miliar.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adinegara melihat ada tanda penerimaan negara cukup rendah di bulan Januari sehingga tercatat defisit Rp 36 triliun. Sebab itu, utang pemerintah pada bulan Februari diperkirakan akan mencapai Rp 5.000 triliun-Rp 5.150 triliun untuk menutup defisit.

Namun, Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fitrha Faisal mengatakan peningkatan utang masih dalam rentang yang wajar. “Memang jika dari penambahan nilai absolutnya besar, tapi kalau dilihat dari porsinya terhadap PDB Indonesia sebesar 30% masih aman,” ujarnya.

Sumber : Harian Kontan