JAKARTA – Defisit anggaran pada tahun 2020 diproyeksikan mencapai 2,5 persen dari produk domestik bruto (PDB), jauh lebih tinggi dibandingkan dengan target yang diusung oleh pemerintah sebesar 1,76 persen.
Proyeksi ini dikeluarkan oleh Fitch Solutions, Rabu (26/2/2020). Menurut Fitch Solutions, ada tiga sebab defisit anggaran bakal melebar dari yang ditargetkan.
Pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan hanya mencapai 5,1 persen, ditambah dengan risiko penurunan yang timbul akibat dampak virus corona (covid-19).
Kedua, perluasan basis pajak yang dilakukan oleh pemerintah juga diyakini tidak akan optimal meningkatkan penerimaan negara.
Ketiga, pilihan strategi frontloading yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menutup kebutuhan pembiayaan juga diperkirakan bakal mendorong realisasi belanja.
Dari sisi penerimaan, Fitch Solution memprediksi penerimaan negara hanya akan tumbuh 3 persen. Perkiraan itu didasarkan pada penurunan penerimaan dari sektor pertambangan dan migas sebagai dampak penurunan harga.
Rencana pemerintah untuk menekan tarif PPh Badan dari 25 persen menjadi 20 persen pada 2023 juga akan menekan penerimaan pajak.
Untuk menambal kekurangan penerimaan tersebut, pemerintah sendiri juga telah berencana untuk mengenakan PPN atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) luar negeri ke dalam negeri sebesar 10 persen.
Fitch Solution menilai pemerintah dan khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki catatan buruk dalam meningkatkan basis pajak dan kepatuhan pajak.
“Meski tax amnesty mampu meningkatkan penerimaan negara pada 2017 dan 2018, dampak dari tax amnesty mulai hilang pada 2019,” tulis Fitch melalui keterangan resmi.
Akibatnya realisasi penerimaan negara secara keseluruhan pun hanya mampu tumbuh 0,7 persen pada 2019, jauh lebih rendah dibandingkan target yang mencapai 12,6 persen.
Dari sisi belanja, Fitch Solutions memproyeksikan belanja negara bakal tumbuh 6 persen. Hal ini tidak terlepas dari proyeksi penerimaan negara yang rendah sehingga pemerintah pun mau tidak mau bakal melakukan pemangkasan belanja agar target defisit bisa terjaga di bawah 3 persen dari PDB sesuai dengan UU Keuangan Negara.
Fitch Solutions mencatat, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memiliki kecenderungan untuk memotong anggaran belanja, terutama dana yang disalurkan kepada pemerintah daerah atau transfer ke daerah.
“Pemotongan anggaran belanja pada semester II/2019 kemungkinan besar akan terjadi,” tulis Fitch.
Dari sisi pembiayaan, Fitch Solutions berpandangan utang pemerintah masih berhasil dikelola dengan baik dengan mayoritas utang pemerintah adalah berdenominasi rupiah dan average time to maturity dari utang mencapai sembilan tahun.
Outstanding utang pemerintah juga tercatat masih jauh di bawah ketentuan UU Keuangan Negara yang mencapai 60 persen dari PDB.
Sumber: bisnis.com
WA only
Leave a Reply