Kemenperin Sebut Belum Diskusi Soal Cukai Emisi Kemenkeu

Jakarta — Kementerian Perindustrian (Kemenperin), pembina produsen mobil dan motor di Tanah Air, merespons usulan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) soal wacana penerapan cukai emisi gas buang kendaraan bermotor.

Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kemenperin Putu Juli Ardika menyatakan keinginan Kemenkeu itu masih sebatas wacana. Menurut dia pihaknya belum pernah berdiksusi bersama Kemenkeu terkait cukai emisi sehingga tidak mengetahui teknis penerapannya.

“Itu kan baru wacana diskusinya masih belum ada,” kata Putu di Jakarta belum lama ini.

Seperti kita ketahui wacana cukai knalpot pertama diusulkan Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada DPR pada pertengahan Februari. Menurut Sri Mulyani tarif cukai bisa diterapkan berdasarkan CO2 yang keluar dari knalpot kendaraan bermotor.

Cukai ini bisa dikenakan saat kendaraan keluar dari pabrik (produksi lokal) atau pelabuhan (impor). Pembayarannya bisa dilakukan berkala atau setiap bulan.

Cukai emisi ini dikatakan memiliki potensi penerimaan negara Rp15,7 triliun dan mendukung upaya program pemerintah mengembangkan program Kendaraan Berbasis listrik.

Namun usulan Sri Mulyani tersebut membuat banyak produsen bingung sebab sebelumnya pemerintah sudah menelurkan kebijakan soal pajak kendaraan yang hitung-hitungannya sudah berdasarkan emisi.

Aturan tersebut tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Berdasarkan aturan itu, semakin sedikit emisi kendaraan maka semakin kecil juga PPnBM-nya. Dalam aturan itu juga ditetapkan kendaraan murni listrik yang tidak menghasilkan CO2 bisa tidak dikenakan PPnBM. PP 73/2019 bakal berlaku pada 16 Oktober 2021.

Lantaran cukai emisi masih wacana, Putu mengatakan Kemenperin tidak ‘ambil pusing’. Kata Putu pihaknya kini lebih memilih mendorong regulasi yang sudah ada yaitu PP PPnBM.

“Ini bukan masalah setuju apa enggak tapi karena itu masih wacana jadi kami dorong yang PPnBM,” kata Putu.

Sumber: CNNIndonesia.com