Pertumbuhan Ekonomi Dijaga Tak Turun Hingga di Bawah 2,3 Persen

Jakarta – Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan dijaga tidak sampai ambles di bawah 2,3 persen. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo pun menegaskan, 0,4 persen adalah skenario yang paling buruk di mana angka tersebut bisa tercapai jika pemerintah tidak melakukan langkah antisipasi atas penyebaran Covid-19.

“Dalam konteks ini kami pertegas lagi apa yang disampaikan kemarin khususnya terkait makro ekonomi, perlu ditekankan bahwa angka makro itu worst if skenario bukan proyeksi. Dengan berbagai policy yang kita lakukan, pertumbuhan ekonomi kita upayakan tidak lebih rendah dari 2,3 persen, dengan langkah-langkah stimulus fiskal dan stabilitas di sektor keuangan dan nilai tukar rupiah,” katanya dalam live streaming Perkembangan Ekonomi Terkini, Kamis (2/4/2020).

Prospek ekonomi Indonesia, dinilai Perry masih cukup baik saat ini. Bahkan dalam Rapat Dewan Gubernur BI 19 Maret lalu skenario moderat pertumbuhan ekonominya adalah 4,2 persen.

Perry pun saat ini menyayangkan terjadinya mispersepsi atas pertumbuhan ekonomi yang dinilai menuju resesi. Bahkan, dirinya pun kini harus terus melakukan berbagai komunikasi secara intensif kepada para investor global untuk meluruskan pemberitaan.

“Kemarin seharian saya lakukan telekonferensi dengan investor global dan lembaga pemerintah. Tadi pagi jam 8.30 juga lakukan telekonferensi dengan investor khususnya dari Asia dan Amerika. Lalu sore nanti telekonferensi dengan investor dari Eropa untuk memberikan penjelasan yang tentu saja langsung dari kami,” ujarnya.

Sebelumnya, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia ditengah pandemi Covid-19 berisiko anjlok menjadi 2,3 persen pada skenario berat. Bahkan, hingga -0,4 persen dalam skenario sangat berat.

“Berdasarkan assessment yang dilihat, BI, OJK, LPS dan kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan turun 2,3 persen, bahkan dalam skenario yang lebih buruk bisa negatif 0,4 persen. Sehingga kondisi ini menyebabkan penurunan kegiatan ekonomi dan berpotensi menekan lembaga keuangan, karena adanya kredit yang tidak bisa dibayarkan dan relaksasi kredit, perusahaan sulit dalam sisi pendapatan sehingga kesulitan bayar hutang,” ujar Menteri Keuangan sekaligus Ketua KSSK Sri Mulyani Indrawati dalam keterangannya secara live streaming, Rabu (¼/2020).

Sumber : Beritasatu.com