Perangi Corona, Pemerintah Kaji Naikkan Global Bond US$ 10 M

Jakarta, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Bank Indonesia (BI) tengah mendiskusikan opsi untuk menaikkan jumlah penerbitan obligasi global (global bond) dari rencana US$ 8 miliar atau setara dengan Rp 128 triliun (asumsi kurs Rp 16.000/US$) menjadi US$ 10 miliar atau Rp 160 triliun.

Namun opsi ini masih dalam rencana dan perlu dilakukan diskusi mendalam terkait dengan kebutuhan pendanaan pemerintah guna menutupi defisit anggaran dan kebutuhan untuk pendanaan program pemulihan ekonomi nasional sebagaimana digaungkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pekan ini.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan perlunya pemerintah dalam hal ini Kemenkeu menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk membiayai defisit dan adanya kebutuhan Rp 150 triliun pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.

“Yang kami pahami adalah perlunya pemerintah dalam hal ini Kemenkeu menerbitkan SUN maupun SBSN untuk biayai defisit fiskal dan defisit fiskal ada pos terkait pemulihan ekonomi, SUN atau SBSN berkaitan dengan bagaimana Rp 150 triliun itu bisa membantu pemulihan ekonomi sehingga kita perlu jelas, terminologi Pandemic Bond yang mana, saya pribadi SUN dan SBSN untuk menutupi defisit fiskal dan program pemulihan ekonomi,” jelas Perry dalam video conference, Kamis (2/4/2020).

“Kalau dalam Perppu [Perppu Covid-19], bagaimana skenario itu SBN barangkali diperlukan agar nambah modal LPS [Lembaga Penjamin Simpanan]. Ini kita ga mau ke sana. Makanya pemerintah bisa terbitkan SUN dan SBSN untuk biaya defisit dan Rp 150 triliun biayai pemulihan ekonomi,” katanya.

Sebab itu, katanya, Kemenkeu perlu meningkatkan target lelang surat utang di domestik dan global bond.

“Komunikasi dengan investor global masih memungkinkan, dan rencana tingkatkan global bond dari awalnya tadi US$ 8 miliar akan ditingkatkan,” kata Perry.

“Itu sumber dari global bond dan sedang kita rumuskan, bisa [jumlah penerbitan] naikkan US$ 10 miliar , itu kira-kira rumuskan. Selama ini target lelang Rp 15 triliun, dan [penawaran masuk bisa] lebih dari Rp 30 triliun, dan dimenangkan Rp 20 triliun.”

Hanya saja Perry menegaskan ini baru rencana dan agenda menaikkan jumlah penerbitan global bond ini juga masih perlu didiskusikan oleh pemerintah untuk menjadi sumber pembiayaan fiskal.

“Nah dalam hal ini tentu saja, mengharapkan suku bunga terlalu tinggi itu gak rasional, itu membebani fiskal, pajak dan masyarakat untuk bayar pajak. Kenaikan suku bunga itu harus rasional, makanya dalam Perppu ini dimungkinkan dalam hal pasar tidak bisa serap secara baik. Inilah kondisi tidak normal.”

Perppu yang dimaksud Perry adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Lebih lanjut Perry menegaskan BI terus berkomunikasi dengan investor global guna menjaga kepercayaan pasar terhadap kondisi ekonomi dalam negeri di tengah ‘perang’ melawan virus corona (covid-19) yang berdampak pada perekonomian.

“Dalam konteks ini saya jelaskan, Menkeu akan realokasi anggaran berdasarkan Perppu memungkinkan karena kalau sebelumnya sudah konsultasi ke DPR. Menkeu sebelumnya gunakan Silpa [Sisa Lebih Penggunaan Anggaran] dan BLU [badan layanan umum], sekarang ada pinjaman program dari Bank Pembangunan Asia [ADB], dari Bank Dunia biayai kebutuhan itu [stimulus corona],” katanya.

Sebagai informasi, sebelumnya Presiden Jokowi juga sudah mengumumkan adanya tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan covid-19 sebesar Rp 405,1 triliun.

Anggaran sebesar Rp 405,1 truliun tersebut akan digunakan untuk Rp 75 triliun dana kesehatan, Rp 110 triliun untuk jaring pengaman sosial atau sosial safety net (SSN), Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan, dan stimulus kredit usaha rakyat. Termasuk Rp 150 triliun yang dialokasikan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.

Sumber: cnbcindonesia.com

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp WA only