Pelebaran Defisit Anggaran Berlanjut ke 2021

JAKARTA – Pelebaran defisit anggaran ta­hun ini yang melampaui maksimal 3 persen se­suai ketentuan UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, akan berlanjut pada 2021 karena pe­merintah masih memulihkan dampak sosial ekonomi dari Covid-19. Dalam kebijakan fiskal tahun 2021, defisit diperkirakan berada pada rentang 3,05-4,01 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sehingga rasio utang diproyeksi naik berkisar 33,8-35,88 persen ter­hadap PDB.

Sementara itu, defisit pada 2020 dalam Ran­cangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Ne­gara Perubahan (APBN-P) diproyeksikan 6,34 persen terhadap PDB atau senilai 1.039,2 tri­liun rupiah. Besaran tersebut meningkat dari asumsi sebelumnya 5,07 persen PDB atau 852,9 triliun rupiah.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Ke­menterian Keuangan, Febrio Kacaribu, dalam webinar di Jakarta, Rabu (17/6), mengatakan APBN 2021 didesain menjadi instrumen yang melindungi masyarakat paling terdampak, memperkuat ekonomi domestik, serta memu­lihkan kesehatan dan ekonomi nasional.

Kebijakan fiskal pun tidak berdiri sendiri, namun menjadi bagian jangka menengah de­ngan mereformasi sejumlah sektor, terutama untuk produktivitas dan daya saing agar Indo­nesia keluar dari jebakan negara berpendapat­an menengah atau middle income trap.

Batas Aman

Sebagai konsekuensi dari melebarnya defi­sit maka volume penarikan pinjaman melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) di­pastikan meningkat. Namun demikian, peme­rintah mengeklaim akan menjamin rasio utang dikelola dalam batas aman dan tidak melebihi 60 persen dari PDB sesuai Undang-Undang Ke­uangan Negara. “Pembiayaan akan dilakukan secara terukur dengan terus menjaga sumber pembiayaan secara aman, hati-hati, dan sus­tainable,” kata Febrio.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, utang pemerintah pusat per akhir Mei 2020 mencapai 5.258,57 triliun rupiah atau menca­pai 32,09 persen terhadap PDB. Utang tersebut terdiri dari penerbitan SBN sebesar 4.442,90 triliun rupiah atau 84,49 persen. SBN dalam de­nominasi rupiah (domestik) sebesar 3.248,23 triliun rupiah dan valuta asing (valas) sebesar 1.194,67 triliun rupiah.

Selain SBN, utang juga berasal dari pin­jaman dengan pangsa 15,51 persen atau sebe­sar 815,66 triliun rupiah, terdiri dari pinjaman dalam negeri 9,94 triliun rupiah dan pinjaman luar negeri 805,72 triliun rupiah.

Desain anggaran yang ekspansif, tambah Febrio, juga untuk meningkatkan produktivi­tas karena masih perlu memperbaiki celah in­frastruktur dan kemampuan adopsi teknologi. Selain itu, dari sisi daya saing, upaya yang di­lakukan dengan membenahi iklim usaha yang dinilai masih kurang kondusif, di antaranya bi­rokrasi, regulasi belum efisien, dan biaya yang tinggi sehingga menghambat daya saing ekspor.

Sulit Dihindari

Ekonom dari Universitas Atmajaya Jakar­ta, Yohanes Berchman Suhartoko, mengatakan penarikan pinjaman untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 sulit terhindarkan karena sa­ngat memukul dunia usaha yang menjadi mo­tor perekonomian, terutama dari konsumsi, in­vestasi, dan ekspor. “Melemahnya permintaan konsumen, pada akhirnya merambat kepada sisi penawaran yang melemah,” kata Suhartoko.

Hal yang terpenting dalam penarikan pin­jaman untuk membiayai defisit tersebut adalah bagaimana dana tersebut tersalur tepat sasaran dan memiliki multiplier effect (efek berganda) terhadap pemulihan ekonomi.

“Sektor-sektor yang mendapat stimulus seperti Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan insentif perpajakan ke dunia usaha diharapkan bisa menjadi katalis pemulih­an ekonomi, sehingga biaya yang dibelanjakan untuk krisis ini tidak sia-sia,” kata Suhartoko.

Pemberian insentif saat ini, jelasnya, sudah tepat waktu, agar dunia usaha jangan sampai sa­ngat terpuruk dan tidak dapat bangkit kembali.

Ekonom Indef, Agus Herta, mengatakan, da­lam kondisi pendapatan berkontraksi dan ada tuntutan lonjakan pengeluaran melalui belanja maka pemerintah akan menghadapi defisit APBN yang besar. “Dalam kondisi sumber pen­dapatan akan sangat terbatas, terutama dari pa­jak, pemerintah harus memanfaatkan penarikan utang luar negeri secara efektif agar membantu pemulihan ekonomi,” kata Agus.

Sumber : Koran-Jakarta.com