Program PEN yang Tidak Jalan Akan Didesain Ulang

Jakarta — Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyampaikan, pemerintah bakal merombak atau mengubah desain stimulus pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), khususnya untuk program-program yang masih rendah realisasi penyerapannya.

menurut Febrio, beberapa program baru rencananya juga akan diluncurkan sebelum nota keuangan dibukukan pada Agustus 2020, khususnya untuk program-program perlindungan sosial karena masih ada cadangan anggaran sekitar Rp 25 triliun

“Sekarang kita sedang menyisir program mana yang kemungkinan besar tidak akan menggunakan anggarannya. Kalau itu sudah diketahui, segera kita ubah atau ganti programnya ke yang kita yakini akan berjalan, sehingga uang itu akan mengalir ke masyarakat. Itu kata kuncinya. Uang yang ada dan disiapkan harus mengalir ke masyarakat,” kata Febrio Kacaribu dalam acara Mid-Year Economic Outlook 2020 secara virtual, Selasa (28/7/2020).

Salah satu program yang desainnya akan diubah seperti insentif usaha yang saat ini realisasinya baru 13,34%. “Untuk insentif usaha, agak susah memang. Insentif usaha atau perpajakan ini akan banyak redesign. Program-program yang tidak jalan, itu akan didesain ulang supaya uangnya bisa langsung masuk ke kantong masyarakat,” kata Febrio.

Ia mencontohkan untuk stimulus fiskal berupa relaksasi Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) Ditanggung Pemerintah (DTP) yang masih menghadapi sejumlah kendala. Stimulus ini diberikan untuk pekerja yang berpenghasilan di bawah Rp 200 juta dalam setahun.

“Contohnya PPh Pasal 21 DTP. Bahasanya saja sudah susah dimengerti masyarakat. Kita memang harus bekerja lebih baik lagi dalam hal sosialisasi ke masyarakat agar mengerti. Ini sebenarnya adalah cash transfer dari pemerintah ke pembayar pajak yang selama ini sudah bayar pajaknya secara individu. Ini adalah karyawan yang pendapatannya di bawah Rp 200 juta setahun. Ini ada masalah teknis yang harus segera kita perbaiki. Harapannya segera kita akan ubah desainya dengan lebih baik, sehingga uangnya lebih cepat sampai ke kantong masyarakat,” paparnya.

Dikatakan Febrio, secara umum progres pelaksanaan penanganan Covid-19 dan PEN masih menghadapi tantangan di level operasional dan proses administrasi. Untuk program kesehatan, realisasinya baru 7,74%, perlindungan sosial 38,31%, dukungan untuk sektoral dan Pemda 6,57%, dukungan untuk UMKM 25,3%, pembiayaan korporasi 0%, dan insentif usaha 13,34%.

Sementara itu menurut Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Rosan P Roeslani, beberapa program dalam PEN memang ada yang kurang efektif untuk dijalankan dalam kondisi pandemi Covid-19, sehingga ia menyarankan anggaran yang sudah dialokasikan untuk program tersebut bisa dialihkan.

“Kalau kita lihat, banyak dari kebijakan PEN yang sebenarnya tidak efektif dan tidak tepat juga, misalnya insentif untuk menarik wisatawan, memberikan diskon. Saya rasa ini kurang begitu efektif dan optimal, jadi mungkin bisa dialokasikan di tempat lain,” kata Rosan.

Sumber: Beritasatu.com