Pemerintah Harus Bijak Kelola Anggaran Transformasi Digital

Jakarta– Pemerintah diminta hati-hati mengalokasikan anggaran transformasi digital dan akses internet. Dana itu harus tepat sasaran untuk pembangunan akses internet 12.500 desa/kelurahan daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) di Indonesia.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, hingga tahun 2021 ekonomi Indonesia diperkirakan belum membaik. Kontraksi ekonomi diperkirakan masih terjadi dan mempengaruhi pendapatan negara baik dari pajak maupun non-pajak.

Sementara defisit anggaran tahun depan diperkirakan mencapai 5,50% dari PDB atau Rp 971,2 triliun dan pembayaran hutang mencapai Rp 373 triliun.

“Melihat kenyataan tersebut, saya memperkirakan pembangunan infrastruktur telekomunikasi pada 2021 berpotensi mengalami penundaan. Meski Kememkominfo menggunakan dana non pajak, saya perkirakan tidak akan mencukupi,” kata Uchok dalam keterangan tertulisnya, Senin 31 Agustus 2020.

Uchok menyebut Menkominfo Johnny G. Plate memiliki banyak pilihan untuk memberikan layanan telekomunikasi di desa yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi. Uchok menyarankan Kemenkominfo memetakan daerah 3T mana saja yang menjadi target jangka pendek, menengah dan panjang program pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi. Termasuk teknologi yang akan dipakai serta potensi dan infrastruktur dasar yang dimiliki di wilayah tersebut.

Dengan dana yang terbatas, opsi yang menurut Uchok paling terjangkau adalah memanfaatkan jaringan Palapa Ring. Pemerintah, kata Uchok, tinggal membuat jaringan backhaul fiber optik maupun microwave link.

Penggunaan Satelit

Jika daerah tak terjangkau jaringan Palapa Ring, Pemerintah bisa menggunakan satelit yang telah dioperasikan operator telekomunikasi. Jika kapasitas satelit tidak memungkinkan, Uchok menyarankan pemerintah mempertimbangkan penggunaan satelit Starlink atau Low Earth Orbit Satellite (LEO).

Terkait SATRIA, Uchok menilai bukan solusi yang bisa dipilih, karena tidak sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo dan bukan prioritas saat ini.

“SATRIA itu masih bermasalah pendanaannya. Kalaupun selesai, paling cepat 2023 baru bisa diluncurkan. Sedangkan Presiden Jokowi ingin solusi internet segera karena kondisinya sedang pandemi covid-19,” kata Uchok.

Terkait anggaran, kata Uchok, SATRIA akan mengurangi kemampuan pemerintah dalam mendanai jaringan telekomunikasi di daerah 3T. Dana untuk pengadaan satelit saja Rp21 triliun.

Belum termasuk ground segment, biaya operasional, serta availability payment yang setiap tahun harus dibayar pemerintah meskipun satelit tidak digunakan.