Jakarta – Pemerintah Indonesia dan Vietnam sepakat untuk bersama-sama memberantas aktivitas pencurian ikan atau illegal fishing. Kesepakatan bilateral tersebut dicapai di sela-sela acara Annual Meetings 2018 Indonesia International Monetary Fund (IMF) World Bank Group di Nusa Dua Bali, akhir pekan lalu.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menyatakan nelayan Vietnam selama ini menjadi salah satu pelaku illegal fishing di Indonesia. Banyak kapal dan nelayan Vietnam yang ditangkap karena melanggar aturan.
Karena itu, ketimbang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia yang sudah dilarang dan dinyatakan ilegal, Menteri Susi menawarkan Vietnam berinvestasi dan mendirikan pabrik di sektor pengolahan di Indonesia. Sebab, aturan investasi sekarang dipemudah. Sebagai contoh, untuk processing (pengolahan) bisa 100 persen ownership foreigner atau kepemilikan asing. Bahkan, di beberapa wilayah bisa mendapatkan tax holiday, insentif bea masuk, dan keringanan lainnya.
“Jadi tidak usah jauh tangkap ikan ke wilayah Indonesia, nanti menimbulkan masalah. Jadi beli saja (kepada nelayan Indonesia), proses, kemudian produknya ekspor ke Vietnam,” ungkap Susi melalui keterangannya saat menggelar pertemuan bilateral dengan Deputy Minister of Agriculture and Rural Development Vietnam, Hoang Van Thang di Bali, akhir pekan lalu.
Pemerintah RI juga mengapresiasi penurunan pelanggaran illegal fishing oleh Vietnam. Cara yang sama juga dilakukan Indonesia dan Thailand. Setelah Thailand menghentikan kegiatan penangkapan di Indonesia dan membeli bahan baku kepada Indonesia, ekspor Indonesia ke Thailand naik hampir 1.000 persen. Selain itu, hubungan kedua negara juga menjadi lebih baik. “Jadi lebih baik kita kerja sama lebih kencang dan makin baik,”kata Susi.
Hoang Van Thang mengungkapkan beberapa tahun belakangan ini, khususnya pada 2018, Pemerintah Vietnam memperketat pengawasan terhadap kapal-kapal yang melanggar hukum dan memberi sanksi tegas terhadap pelaku. Tujuannya untuk mengembangkan industri perikanan berkelanjutan. Terlebih lagi, karena Vietnam baru saja diberi kartu kuning oleh Uni Eropa (UE) karena permasalahan illegal fishing.
Cari Solusi
Namun di samping menegakkan aturan, menurutnya, pemerintah Vietnam juga harus mencarikan solusi bagaimana menciptakan situasi kondusif bagi nelayan agar mereka bisa bertahan hidup. Untuk itu, Vietnam menyambut baik tawaran kerja sama dari Indonesia.
“Kalau saya kembali ke Vietnam, saya akan diskusikan dengan pengusaha-pengusaha Vietnam di bidang ini. Dan setelah ini, saya akan sampaikan apa yang kita bicarakan ini kepada Menteri kami (Minister of Agriculture and Rural Development of Vietnam),” tutur Hoang Van Thang.
Pada kesempatan berbeda, KKP melalui Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sebatik mengembangkan perikanan di Nunukan, Kalimantan Utara. Pengembangan SKPT Sebatik sangat strategis karena termasuk wilayah terluas, berbatasan langsung dengan Malaysia, namun selama ini kondisinya sangat memprihatikan.
Plt Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Ditjen Perikanan Tangkap KKP, Yuliadi menegaskan, pada kurun 2017-208 KKP menggelontorkan anggaran sebesar 82,1 miliar rupiah untuk mengembangkan SKPT Sebatik.
Sumber Koran Jakarta
WA only
Leave a Reply