Pemerataan Investasi jadi Kendala Klasik, Pemerintah Punya Banyak PR

JAKARTA. Pemerintah berupaya meratakan ekonomi dan meningkatkan kualitas investasi dengan tidak selalu fokus mencari penanaman modal di pulau Jawa.

Salah satu langkah pendukungnya, yaitu mendorong pengusaha lokal dan UMKM untuk dilibatkan dalam pengembangan investasi.

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan bahwa kendala dalam pemerataan investasi disebabkan oleh masalah klasik, salah satunya infrastruktur pendukung.

“Kalau berbicara investasi, tentu pertimbangan kesiapan infrastruktur di daerah masih menjadi pekerjaan rumah saat ini. Daya tarik investor ke Jawa, karena di Pulau Jawa infrastruktur pendukungnya sudah relatif lengkap dan bervariatif,” katanya saat dihubungi Bisnis, Senin (18/1/2021).

Yusuf menjelaskan bahwa ketersediaan infrastruktur pendukung ini juga akan memengaruhi biaya logistik.

Masalah selanjutnya adalah kesiapan institusi pemerintah daerah luar Jawa belum sebaik di Jawa. Ini berkaitan dengan belum mampu beberapa daerah di luar Jawa mempersiapkan rencana pembangunan jangka menengah yang detail tentang pengembangan investasi di daerahnya

“Kadang kala kebijakan investasi juga berganti seiring dengan bergantinya pejabat investasi. Hal terakhir adalah kesiapan SDM daerah non-Jawa juga masih menjadi tantangan,” jelasnya.

Mengacu pada kendala klasik tersebut, Yusuf menuturkan bahwa pembangunan infrastruktur pendukung di luar Jawa harus dilanjutkan.

Jika ini berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja, yang perlu diingat pemerintah adalah pembangunan perlu dilakukan secara terpadu.

Dia mencontohkan pembangunan kawasan industri harus berdekatan atau mempunyai akses yang mudah ke pelabuhan atau bandara. Maka, jalan tol yang terkoneksi menjadi penting.

Lalu peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyusun insentif pajak yang menarik bagi investasi. Apresiasi pusat perlu dilakukan di sini. Misalnya, ada dana bantuan dari pusat jika program yang dijalankan berhasil.

“Hal terakhir, tentu pemda juga perlu mempersiapkan kesiapan institusi di daerah. Misalnya memberikan informasi yang lengkap dan detail potensi investasi yang bisa dikembangkan. Dan kemudian menyediakan alur yang sederhana bagi investor untuk memulai investasi,” ucapnya.

Sumber: Bisnis.com, Senin 18 Januari 2021