Lima Menteri dan Gubernur Bank Sentral Indonesia pada 14 September 2021 secara bersama melakukan konfrensi pers untuk menyampaikan persiapan Indonesia menuju keketuaan atau Presidensi G-20 tahun 2022. “Kebersamaan” ini menunjukkan bahwa posisi keketuaan Indonesia tersebut bukanlah suatu momen yang biasa.
Sebelumnya, Indonesia yang santer diberitakan sebagai tuan rumah G-20 tahun 2023, ternyata ditetapkan lebih cepat satu tahun dari yang direncanakan. Para Kepala Negara/Pemerintahan negara- negara anggota G-20 dalam pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada 21-22 November 2020 telah menetapkan peran Indonesia sebagai Ketua G-20 tahun 2022.
Sementara India yang awalnya direncanakan menjadi ketua pada tahun tersebut, bergeser ke tahun 2023, disusul Brazil pada 2024. Keputusan ini menunjukkan bahwa Indonesia dinilai lebih siap untuk menjadi tuan rumah/ketua diban dingkan India.
Sesuatu yang patut dibanggakan, tapi cukup menantang. Dengan situasi global yang semakin dinamis dan masa persiapan yang relatif singkat, tantangan Indonesia untuk menjadi tuan rumah sekaligus menjalankan mandate sebagai Ketua Forum G-20 2022 berada dalam ranah yang lebih kompleks.
Keberhasilan sebelum nya menjadi tuan rumah pada International Monetary Fund- World Bank Group Annual Meetings (IMF-WBG AMs) pada 2018 lalu, yang juga merupakan momentum pertama kalinya dalam sejarah, dapat menjadi rujukan bagi langkah- langkah persiapan Indonesia, termasuk bagaimana me ngenalkan Forum G-20 ke masyarakat.
Pemerintah perlu memperkenalkan dan menunjukkan bagaimana kepentingan nasional, baik berhubungan lang sung dengan perekonomian dalam negeri, maupun dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi glo bal, akan dibahas di forum yang strategis ini. Hal ini sangat krusial untuk mendapatkan dukungan dan pandangan lebih luas dalam membahas dan mempersiapkan aspek substansi dan dukungan teknis yang melibatkan lebih ba nyak peran dari berbagai pihak.
Menilik dari latar belakang terbentuknya Forum G-20, forum ini fokus pada peran utamanya yaitu untuk menangani krisis dan memperkuat pemulihan ekonomi pascakrisis. Dengan tajuk “Recover Together, Recover Stronger”, agenda-agenda prioritas pada jalur keuangan (finance track) Presidensi Indonesia 2022 diarahkan untuk menjawab peran tersebut.
Beberapa agenda prioritas Presidensi Indonesia dalam jalur keuangan di antaranya adalah pertama, exit policy to support recovery yang utamanya membahas strategi kebijakan untuk keluar dari krisis.
Kedua, addressing scarring ef fect to secure future growth yang di antaranya membahas isu investasi human capital dan digital inclusion.
Ketiga, sustainable finance yang di antaranya akan membahas mobilisasi investasi sektor swasta, termasuk infrastruktur dan pengembangan stimulus fiskal hijau.
Dan keempat, international taxation yang di antaranya untuk membahas insentif, penghindaran pajak, dan tax and digitalization; serta beberapa isu fiskal, keuangan, dan moneter lainnya seperti financial inclusion, dan penguatan sistem pembayaran.
Beberapa agenda prioritas tersebut juga merupakan tindak lanjut dari prakarsa nyata Forum G-20 dalam menjawab tantangan global. Beberapa pembahasan dalam jalur keuangan sebelumnya telah menghasilkan beberapa kesepakatan, di antaranya terkait agenda Penanganan Krisis (seperti komitmen stimulus ekonomi global); Arsitektur Keuangan Internasional (seperti jarring pengaman keuangan internasional); Perdagangan Internasional (seperti reformasi WTO); Penguatan Global Partnership (seperti bantuan bagi negara miskin dan berkembang) dan agenda lainnya dengan mengedepankan prinsip kerja sama yang baik, transparan dan setara.
Konsistensi untuk menjaga keberlanjutan agenda penanganan krisis juga terlihat dari pembahasan di beberapa pertemuan internasional strategis lainnya, seperti pertemuan Development Committee. Salah satu hasil pertemuan tersebut adalah desakan dari banyak menteri keuangan dan gubernur bank sentral Negara anggota G-20 kepada Bank Dunia (World Bank Group/ WBG) dan IMF untuk menggunakan semua instrumen keuangan dan asistensi yang tersedia, berbagai pelajaran dari krisis yang per nah ada, dan menawarkan fleksibilitas operasional untuk mengatasi ancaman krisis di tingkat nasional, regional, dan global.
Kedua lembaga besar tersebut juga diminta untuk bekerja sama dengan negara-negara anggota guna merancang suatu kebijakan dan program untuk membantu mengangkat rumah tangga termiskin dan mendukung usaha kecil.
Selaras dengan permintaaan ini, hasil policy traker yang disusun oleh IMF atas 198 negara menunjukkan bahwa sebagian besar negara berkembang, termasuk Indonesia, sepakat memprioritaskan target penyelamatan rumah tangga dan usaha kecil menengah. Ini merupakan salah satu contoh peran dan kontribusi G-20 dalam kebijakan global dan nasional dan bagaimana G-20 memberikan manfaat langsung ke masyarakat.
Persiapan dan Arah Presidensi Indonesia
Bercermin pada pengalaman menjadi pusat perhatian dunia selama IMF-WB AMs 2018, Indonesia harus siap menerjemahkan manfaat atas agenda prioritas yang telah disusun, sekaligus menjawab pertanyaan dan kritik masyarakat.
Ini menjadi tantangan tersendiri karena menerjemahkan satu persatu agenda tersebut menjadi suatu output yang langsung terlihat di masyarakat.
Sejumlah agenda ekonomi yang seimbang dengan aspek sosial juga perlu terus diupayakan pembahasannya, termasuk dengan mekanisme outreaching.
Dalam hal ini, setidaknya sifat informalitas yang dimiliki Forum G-20 bisa menjadi kekuatan karena memberikan keluwes an untuk bergerak de ngan cepat, memobilisasi sumber daya yang ada, serta merangkul kelompok negara dan institusi internasional non-keuangan seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan engagement groups yang relevan.
Selama ini, Ketua G-20 memiliki tugas untuk melakukan pertemuan konsultatif dengan banyak pihak dalam rangka meng akomodasi kebutuhan penyusunan dan pembahasan agenda prioritas global. Institusionalisasi pertemuan konsultasi dengan non-anggota dan non-pemerintah menjadi sangat penting, termasuk dalam rangka membuat forum konsultasi menjadi lebih substantif dan berimbang, bukan sekadar formalitas belaka. Mekanisme pembahasan Forum G-20 melalui dua jalur yaitu Jalur Keuangan (Finance Track) dan Jalur Sherpa (Sherpa Track) diharapkan terus mampu mengoptimalkan proses tersebut.
Meskipun Forum G-20 berangkat dengan latar belakang krisis ekonomi, tetapi dengan keberadaan Sherpa Track, agenda pembangunan kesejahteraan sosial juga semakin luas dijangkau, bahkan aspek lingkungan karena sejatinya turut memberi kontribusi nyata dalam pencapaian program pembangunan nasional. Isu-isu “tradisional” yang ada dalam agenda Jalur Sherpa yang akan tetap dibawa seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, energi berkelanjutan, tenaga kerja, pariwisata, perdagangan dan lainnya. Karena dinilai masih menjadi kebutuhan prioritas saat ini, terutama untuk Negara berkembang seperti Indonesia.
Sementara isu-isu lain, seperti ekeonomi digital, lingkungan, kerja sama luar negeri akan semakin mendapat tempat pada kedua jalur Presidensi Indonesia karena sudah menjadi sebuah keharusan pada era transisi seperti saat ini.
Komprehensifnya agenda Pre sidensi Indonesia tersebut akan diurai dalam setiap tahapan pembahasannya di level teknis berupa kelompok kerja, deputi, menteri/gubernur bank sentral/ sherpa sampai pada level Kepala Negara/Pemerintahan untuk nantinya menghasilkan sebuah kesepakatan/komitmen bersama negara anggota (communique).
Tidak hanya dalam lingkup pemerintah an, proses pengambilan keputusan G-20 juga diperkaya dengan keterlibatan “aktor sosial” yang secara rutin bertemu sebagai engagement groups yang bekerja secara independen memberikan rekomendasi formal kepada Presidensi G-20 sebelum setiap KTT/ Leaders’ Summit. Pemerintah Indonesia telah menempatkan G-20 sebagai forum paling strategis dalam arah kebijakan luar negerinya dengan tetap mengedepankan prinsip bahwa sebagai suatu negara yang berdaulat dan wakil Negara berkembang.
Kemampuan Indonesia untuk menyelesaikan agenda nasionalnya dengan memanfaatkan posisi keketuaannya sebenarnya akan memberikan legitimasi yang kuat terhadap manfaat G-20.
Secara tidak langsung, Indonesia bisa menjadi model dalam artikulasi kepentingan negara-ne gara berkembang ke dalam kebijakan global.
Untuk mendapatkan manfaat yang optimal atas keketuaan ini, Indonesia perlu me lakukan banyak persiapan untuk meningkatkan kapasitas agar lebih inovatif dan diplomasi internasional. Selain itu, terdapat kebutuhan peningkatan koordi nasi internal antarlembaga yang justru dapat menjadi satu kelemahan atau kontraproduktif. Komunikasi lintas institusi bahkan lintas lembaga eksekutif dan legislatif juga sangat dibutuhkan untuk mengakomodasi proses pemeriksaan dan keseimbangan (check and balances), mulai dari persiapan hingga target yang ingin dicapai.
Meskipun di tengah situasi yang cukup sulit untuk banyak negara, ini merupakan kesempatan untuk menunjukkan bahwa Indonesia memiliki suara yang penting untuk didengar oleh global.
Kita akan mampu menjalankan komitmen sekaligus memetik manfaatnya dengan persiapan yang matang, penuh integritas dan tanggung jawab, sehingga dapat menjadi enabler bagi kondisi nasional dan global yang lebih baik dari sekarang.
Sumber : investor.id
WA only
Leave a Reply