Indonesia disebut membutuhkan USD 365 miliar pembiayaan sendiri untuk menurunkan emisi karbon 29 persen di 2030 mendatang. Sedangkan bila dengan bantuan internasional, maka Indonesia membutuhkan dana USD 479 miliar untuk menurunkan emisi karbon hingga 41 persen.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, Indonesia mengembangkan kerangka keuangan berkelanjutan agar bisa mencapai tujuan tersebut. Antara lain melalui kebijakan fiskal, penerbitan instrumen pembiayaan hijau, menarik keterlibatan peran sektor privat, dan menjalin kerja sama dengan otoritas sektor keuangan.
“Pertama-tama, kami tentu saja menggunakan tools kami sendiri yaitu fiscal tools di mana kami mengembangkan pendanaan anggaran yang didedikasikan untuk iklim sebesar 4,1 persen dari pengeluaran kami terkait dengan perubahan iklim, dan ini memenuhi 34 persen dari (total) pendanaan (yang diperlukan),” kata Sri Mulyani dalam acara The Finance on Common Summit, Jakarta, Kamis (21/10).
Selain itu, Indonesia juga menggunakan instrumen kebijakan di sisi fiskal seperti tax allowance, tax holiday dan skema insentif lainnya. Tujuannya untuk memberikan dukungan yang lebih banyak pada proyek-proyek perubahan iklim termasuk energi terbarukan. Dalam hal ini, Indonesia mengembangkan green bond (obligasi hijau) sebagai instrumen pembiayaan baik yang diterbitkan secara global maupun domestik.
“Obligasi hijau global kami sejak 2018 hingga 2020 telah diterbitkan dengan jumlah total 3,5 miliar USD, dan obligasi hijau domestik ritel kami sebesar 490 juta USD,” tuturnya.
Obligasi hijau ini membiayai lima bidang, yaitu energi terbarukan, efisiensi energi, peningkatan ketahanan iklim untuk wilayah rentan serta menciptakan transportasi yang berkelanjutan, dan pengelolaan sampah. Melalui obligasi hijau ini, Indonesia mampu mengurangi 10,3 juta ton emisi gas rumah kaca setara CO2.
“Kami juga dalam hal ini menerbitkan obligasi SDG, ini baru saja diterbitkan senilai 500 juta euro dengan bunga 1,35 persen yang sangat kompetitif. Obligasi SDG adalah untuk peningkatan layanan sosial dan lingkungan,” tambah dia.
Partisipasi Sektor Privat
Sri Mulyani menekankan, diperlukan partisipasi sektor privat untuk mengembangkan kerangka keuangan berkelanjutan. Maka, pemerintah menciptakan platform untuk bauran pembiayaan yang dapat menghimpun dana dari filantropi baik public dan swasta serta juga dana dari lembaga multilateral untuk membiayai proyek keuangan berkelanjutan.
“Kami juga bekerja sama dengan regulator atau otoritas sektor keuangan agar kami dapat mengintegrasikan keuangan berkelanjutan dan ESG, termasuk isu iklim yang diangkat dalam program kerja industri keuangan. Kami juga membuat instrumen keuangan dan mengembangkan instrumen keuangan di pasar modal termasuk obligasi berkelanjutan, green index, perdagangan karbon,” kata dia.
Sumber : merdeka.com
WA only
Leave a Reply