Setelah tertunda akibat pandemi Covid-19, pertemuan Conference on Parties (COP) ke-26 dilaksanakan di Glasgow, Skotlandia tanggal 31 Oktober-12 November 2021. Perhelatan akbar kali ini juga menjadi yang pertama pascapandemi, sekaligus menjadi bukti bahwa dampak perubahan iklim nyata dan terus berakumulasi.
Merujuk informasi, ada empat agenda utama yang akan dibahas, yakni: menyetujui langkah perubahan komitmen pengurangan emisi, memperkuat adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, mengalirkan pendanaan untuk aksi iklim, serta meningkatkan kerja sama internasional dalam transisi energi dan transportasi ramah lingkungan.
Bagi negara berkembang, salah satu isu krusial yang harus diperjuangkan adalah realisasi janji negara-negara maju menyalurkan Long-term Finance (LTF) kepada negara-negara berkembang.
Dikatakan bahwa negara maju akan memobilisasi pendanaan US$ 100 miliar per tahun tahun 2020 kepada negara berkembang untuk mencapai komitmen iklim mereka. Perlu dipahami bahwa LTF ini merupakan janji yang tertuang dalam Paris Agreement di tahun 2015, sekaligus menandai era pergantian komitmen Kyoto Protocol.
Realisasi skema tersebut tentu bermanfaat untuk membentuk ekosistem pendanaan inovatif hijau di negara berkembang dalam mengatasi keterbatasan anggaran publiknya. Sebagai salah satu pemilik hutan hujan tropis terbesar di dunia, Indonesia jelas berkepentingan besar di dalam agenda LTF.
Terlebih pemerintah sudah menyatakan komitmen Nationally Determined Contributions (NDC) menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% dengan pendanaan sendiri serta 41% jika mendapatkan tambahan pendanaan dari internasional di tahun 2030.
Update NDC pun sudah disampaikan bersamaan dengan dokumen Long Terms Strategy-Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR) 2050. Target nett zero emission (NZE) dipatok tahun 2060 atau lebih cepat dengan beberapa langkahlangkah yang terukur dan valid.
Sebelum menghadiri COP- 26, pemerintah baru mengesahkan beberapa regulasi yang menguatkan posisi Indonesia. Beleid tersebut juga bermanfaat dalam upaya menutup kesenjangan pembiayaan dalam mengatasi dampak perubahan iklim.
Merujuk kepada hasil Climate Budget Tagging (CBT) nasional, kesenjangan kebutuhan pendanaan di tahun 2016 saja mencapai 80,3%, lalu sedikit turun di 2017 menjadi 68,1%, dan pada 2018 menjadi 52,7%, serta kembali naik menjadi 68,6% pada 2019.
Pemerintah tentu butuh terobosan yang dramatis untuk menutupi kesenjangan pendanaan meski sudah memiliki banyak skema inovatif melalui penerbitan Global Green Sukuk (GGS), Green Sukuk Retail (GSR), SDG Bonds, serta SDG One.
Pelajaran dari banyak negara, salah satu cara paling ampuh mengatasi kesenjangan adalah dengan melalui pengenaan pajak karbon dan implementasi pasar karbon.
Pemerintah menginisiasi pajak karbon melalui Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), sementara mekanisme pasar karbon segera didukung melalui Peraturan Presi den (Perpres) Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Sebagai Negara yang masih minim pengalaman baik pasar karbon maupun pajak karbon, kerangka kebijakannya tentu wajib dikelola secara benar.
Keberhasilan di beberapa Negara dapat dijadikan rujukan bagi penerapan pajak karbon. Jepang, misalnya, memulai penerapan pajak karbon tahun 2012 dengan harga 3$ USD/ton CO2e dikenakan di semua sektor kecuali industri, pembangkit, transportasi, pertanian dan kehutanan. Sementara Singapura menerapkan pajak karbon sejak 2019 dengan besaran 3,66$ USD/ton CO2e, dikenakan untuk sektor industri dan pembangkit saja.
Pengaturan spesifik sektoral juga dapat menjadi opsi pungutan pajak karbon seperti yang diterapkan oleh Chile sejak tahun 2017.
Untuk semua sektor pembangkit dan industri pada instalasi yang mengeluarkan emisi di atas 25,000 ton CO2e dikenakan tarif 5$ USD/ton CO2e dipungut oleh perusahaan energi dan SPBU setempat.
Terkait pajak karbon, pemerintah sebetulnya sudah menerapkan sistem perpajakan yang senada meski nomenklatur berbeda. Pemungutan PPnBM kendaraan bermotor, misalnya, mengenakan tarif pajak tinggi untuk kendaraan bermotor dengan tingkat emisi lebih besar dan sebaliknya.
Sementara Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) juga memungkinkan adanya penambahan variabel tingkat emisi di dalam struktur tarif, selain besaran kapasitas mesin (cc) kendaraan yang menjadi dasar perbedaan.
Demikian halnya dengan insentif pengurangan tarif hingga 90% secara nasional dan pungutan 0% PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) untuk kendaraan listrik.
Dalam pengaturan di UU HPP hasil kesepakatan, pajak karbon dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Pengenaan akan dilakukan dengan memperhatikan peta jalan pajak karbon serta peta jalan pasar karbon.
Subjek pengenaan pajak karbon adalah orang pribadi atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon dan/atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon. Tarif pajak karbon paling rendah Rp 30,00/ kg CO2e dengan pemanfaatan utama kegiatan pengendalian perubahan iklim.
Penulis mencermati beberapa titik krusial yang perlu diperhatikan terkait pajak karbon di antaranya adalah perlunya ear-marking pemanfaatan dana pengenaan pajak karbon diselaraskan dengan output sektoral dari hasil mapping program dan kegiatan CBT nasional.
Selanjutnya, karena pasar karbon dan pajak karbon akan dijalankan secara bersamaan, maka pemerintah wajib menyiapkan pasar karbon secara baik demi suksesnya pajak karbon. Dalam mekanisme pasar karbon, pemerintah sebaiknya menjadi regulator yang menyiapkan seluruh pranata yang dibutuhkan.
Bursa karbon nantinya akan menjadi operator, sementara K/L teknis akan menjadi pihak yang menerbitkan cap emisi masing-masing sektor sekaligus menerbitkan pedoman akreditasi dan verifikasi standar.
Meski tarif pajak karbon mengikuti tarif pasar karbon, lebih bermanfaat jika tarif pajak karbon lebih mahal dibandingkan tariff pasar karbon. Pemerintah dapat mencontoh kasus di Singapura ketika tarif pajak karbon betulbetul menjadi punishment bagi perusahaan yang merilis emisi di atas cap yang telah ditetapkan.
Sementara skema pasar karbon dijadikan instrumen perbaikan demi menurunkan emisi bersama dengan beberapa opsi lainnya. Jika di periode akhir pengamatan perusahaan mampu menurunkan rilis emisinya nyata, maka perusahaan terhindar dari kewajiban pembayaran pajak karbon.
Sumber : Investor.id

WA only
Leave a Reply