Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksi defisit anggaran sepanjang tahun ini akan lebih kecil dibandingkan target di APBN 2021. Hal ini di dorong oleh catatan kinerja ekonomi yang semakin positif.
Adapun defisit anggaran pada tahun ini tadinya diproyeksi 5,7% atau Rp 1.006,4 triliun di APBN 2021. Saat ini diharapkan bisa mengecil di kisaran 5,2%-5,4% atau Rp 873,6 triliun.
“Kita harap defisit di tahun ini akan lebih kecil. Dalam UU disebutkan 5,7%, kita akan end up 5,2-5,4%. Nanti kita akan lihat pergerakannya dalam satu setengah bulan ini. Tapi jauh lebih kecil dari kita lihat di UU APBN,” ujarnya dalam Kompas CEO Forum, Kamis (18/11/2021).
Menurutnya, defisit ini bisa lebih kecil karena kinerja perekonomian yang menunjukan perbaikan. Ini tercermin dari penerimaan negara terutama pajak yang tumbuh positif bahkan dobel digit.
Dari data Kementerian Keuangan, penerimaan negara sampai Oktober 2021 mampu tumbuh 18,2% atau terkumpul Rp 1.510 triliun. Ini mencapai 86,6% dari target Rp 1.743,6 triliun di APBN 2021.
Penerimaan pajak juga tumbuh cukup tinggi yakni 15,3% atau Rp 953,6 triliun. Realisasi ini telah tercapai 77,6% dari target Rp 1.229,6 triliun di APBN 2021.
“Bayangkan growth secara total 0,74% (Q1) dan 7,07% (Q2) dan 3,51% (Q3), namun growth dari penerimaan negara tumbuhnya 18,5% dan pajak tumbuhnya 15,3%. Ini kombinasi banyak hal yang kita berikan dukungan insentif pada dunia usaha dan basis tahun lalu rendah memberikan sekarang kemampuan kita untuk pick up cukup tinggi,” jelasnya.
Ia merinci, jika dilihat berdasarkan komponennya, penerimaan pajak dari PPh Badan tumbuh 13,4%, kemudian PPN dalam negeri tumbuh 13,3% hingga PPN impor tumbuh 32,3%.
“Nah ini adalah catatan-catatan positif yang menggambarkan dukungan dan kegiatan ekonomi yang momentumnya terus akselerasi. Oleh karena itu kita cukup optimis kuartal IV akan cukup lebih baik,” pungkasnya.
Defisit anggaran tahun depan diperkirakan menjadi 4,7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Ini lebih kecil dari yang tertuang di APBN 2022 sebesar 4,85% terhadap PDB atau Rp 868 triliun.
Menurutnya, ada dua faktor utama yang membuat defisit tahun depan tersebut lebih kecil. Pertama karena adanya kenaikan harga komoditas atau commodity boom yang membuat Indonesia seperti kejatuhan durian runtuh.
Kedua adalah karena adanya aturan perpajakan baru yakni UU nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dimana pemerintah menambah objek pajak baru hingga menaikkan tarif pajak.
“Tahun depan defisit 4,7%. Defisit ini dengan estimasi penerimaan negara sebelum ada commodity boom dan sebelum kita ada UU pajak. Jadi kita berharap defisitnya bisa lebih rendah dari ada di dalam UU,” ujarnya dalam Kompas CEO Forum, Kamis (18/11/2021).
Dengan demikian, maka Sri Mulyani yakin bisa melanjutkan konsolidasi fiskal sesuai dengan target. Sehingga pada tahun 2023, defisit bisa kembali di bawah 3% sesuai dengan UU Keuangan Negara.
Dimana saat ini pemerintah melakukan kegiatan ekonomi terutama APBN berdasarkan UU nomor 2 tahun 2021. Dimana salah satunya memperbolehkan defisit anggaran di atas 3% atau maksimal 6% sampai tahun 2023.
“Nah kalau ini terjadi, konsolidasi akan kita jaga. Karena kita nggak bisa menggunakan instrumen (APBN), kalau digunakan terus menerus pasti dia akan rontok juga. Makanya kita memberikan kurun waktu 3 tahun di dalam UU tersebut,” pungkasnya.
Sumber : cnbcindonesia
WA only
Leave a Reply