Pemerintah Jepang mengincar setoran pajak dari penjualan layanan game di smartphone. Untuk mengejar potensi pajak, Jepang mendekati operator platform distribusi aplikasi, seperti Apple dan Google.
Otoritas pajak menilai pengenaan pajak secara langsung terhadap penyedia game asing lebih sulit dan menantang. Oleh sebab itu, pajak konsumsi game akan dipungut melalui operator platform distribusi aplikasi tersebut.
“Ketika konsumen membeli suatu barang, jumlah total uang yang dibayar kepada penjualnya adalah harga barang dan pajak konsumsi. Nanti, pemerintah memungut pajak dari penjual,” sebut otoritas seperti dilansir japantimes.com.jp, Kamis (3/11/2022).
Umumnya, operator platform menjadi media untuk menjual produk tersebut dan membayar pajak yang diperlukan. Namun demikian, perusahaan game asing sering kali lolos dari jangkauan otoritas pajak.
Menurut otoritas, sebuah perusahaan asing bisa mendapatkan penjualan tahunan lebih dari JPY10 juta di Jepang. Untuk itu, sejak 2015, Jepang juga sudah mulai menargetkan pemungutan pajak konsumsi atas buku dan musik online yang ditawarkan oleh entitas luar negeri.
Pemerintah juga berencana merevisi undang-undang pajak konsumsi negara itu pada tahun fiskal 2024. Jepang berupaya untuk menyamakan perlakuan pajak antara penyedia game domestik dan luar negeri.
Namun, kebijakan tersebut tampaknya tidak mudah untuk dijalankan. Sebab, negara-negara lainnya seperti Inggris, Uni Eropa, dan China memiliki aturan perpajakannya sendiri terkait dengan industri game.
Saat ini, tarif pajak konsumsi di Jepang sebesar 10%. Jika kebijakan ini akhirnya diberlakukan maka perubahan dalam pemungutan pajak diperkirakan tidak akan memengaruhi pengguna karena mereka sudah membayarkan pajaknya.
Sumber: ddtc.co.id
WA only
Leave a Reply