Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia optimistis realisasi investasi Indonesia sepanjang 2022 bisa mencapai Rp 1.200 triliun. Hingga akhir kuartal III-2022, pencapaian realisasi investasi telah mencapai Rp 894 triliun atau 74,4% dari target.
“Kami janji atas rekomendasi, tahun ini (target investasi) Rp 1.200 triliun akan tercapai,” ungkap Bahlil dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi Tahun 2022 yang dihadiri oleh Presiden RI, Rabu (30/11/2022).
Adapun target investasi tersebut, kata dia, sejalan dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Di mana pertumbuhan ekonomi yang di atas 5% harus dibarengi dengan pertumbuhan investasi di atas 6%.
Bahlil menerangkan untuk mengejar target investasi tersebut, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Menurut dia, DPMPTSP juga merupakan garda terdepan dalam mengurus proses investasi. Kemudahan investasi menjadi hal yang penting, apalagi kini Indonesia semakin menarik di mata investor asing. Kementerian Investasi pun tidak pandang bulu memberikan layanan investasi kepada penanam modal asing.
“Sejak kemarin kami rakor, debat, minta masukan agar apa yang menjadi pikiran pusat itu betul-betul mencerminkan apa juga aspirasi daerah. Karena kami yakin di pusat kadang-kadang merasa paling tahu sendiri. Tapi di daerah sebetulnya yang paling tahu karena dia di lapangan,” papar Bahlil.
Bahlil meyakini target tersebut akan tercapai dan dia berharap Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi daerah bisa ditambah lagi.
DPMPTSP juga menilai target ini bisa tercapai dengan catatan stabilitas politik Indonesia harus baik, perang Rusia dan Ukraina segera berakhir dan ketegangan politik China dan Taiwan tidak berlanjut.
“Ini semua terjadi karena arahan presiden untuk tidak boleh memperlakukan satu negara tertentu diberikan karpet merah. Tapi semuanya diberikan karpet merah selama mereka mengikut aturan Undang-Undang,” tegas Bahlil.
Dia mengungkapkan saat ini dari data penanaman modal asing di Indonesia pada 2021, posisi pertama masih diisi oleh Singapura dan kedua, Hong Kong. Di posisi ketiga dan keempat ada China dan Amerika Serikat. Sementara itu, posisi kelima ditempati oleh Jepang.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah mendorong jajarannya untuk bekerja keras dalam menghadapi potensi krisis dan berbagai ketidakpastian yang menghantui dunia. Untuk itu, kebijakan dinilainya harus disusun secara berhati-hati untuk meminimalkan risiko, baik fiskal dan moneter.
Kuncinya, menurut Jokowi, semua pihak harus bekerja lebih keras lagi. Tidak bisa bekerja normal dalam keadaan yang tidak normal
“Policy kebijakan harus hati-hati. Jangan sampai keliru, jangan sampai salah. Kalau salah risiko gede sekali karena situasi tidak normal baik kebijakan fiskal maupun moneter. Ini terus saya sampaikan karena keadaannya tidak pada keadaan yang normal,” tegas Kepala Negara.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan Indonesia memiliki potensi sumber daya cadangan mineral yang besar. Misalnya cadangan nikel sebanyak 5,7 miliar ton yang sudah bisa dimanfaatkan dan cadangan tembaga sebanyak 3 miliar ton.
Hilirisasi mineral ini menurutnya berpotensi besar menarik minat investasi. Apalagi pemerintah mencanangkan berbagai program pendukung, mulai dari transisi energi, pabrik baterai kendaraan listrik, hingga ekosistemnya.
“Indonesia bisa memanfaatkan energinya secara menyeluruh. Harus didukung keberadaan mineral yang ada di sini. Kita punya bauksit, besi, kita punya emas, dan timah,” kata Arifin.
Dengan begitu Indonesia bisa melakukan hilirisasi besar-besaran, khususnya membangun ekosistem kendaraan listrik. Meski demikian, Arifin mengungkap ada syarat yang harus dipenuhi jika ingin investasi dan hilirisasi di Indonesia lancar, yakni kemudahan perizinan.
“Kita meng-create peluang usaha di sektor hilir. Kita harus berikan kemudahan sehingga banyak industri bisa masuk,” papar dia.
Dia menegaskan untuk mendukung hilirisasi, diperlukan penataan ekosistem dan perizinan berinvestasi yang mumpuni. Selain itu, diperlukan sistem aplikasi perizinan terintegrasi, kini melalui Kementerian Investasi/BKPM telah ada Online Single Submission (OSS).
“Kemudian juga untuk bisa mendorong supaya dia maju maka diberikan insentif, antar lain tax holiday, fasilitas perpajakan. Inilah yang harus kita terus komunikasi, saling memberikan masukan, apa yang dibutuhkan daerah dikomunikasikan dengan pusat terkait kewenangan masing-masing,” pungkas dia.
cnbcndonesia.com
WA only
Leave a Reply