Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi mimpi kubu calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto untuk membangun proyek infrastruktur tanpa utang, meski menurut dia hal itu sudah dilakukan oleh pemerintahan saat ini.
Menurut Ani, begitu ia akrab disapa, jika pembangunan infrastruktur tanpa utang ala Prabowo-Sandi bisa terwujud, maka anggaran negara ke depan tak akan terbebani oleh beban dari maraknya pembangunan infrastruktur saat ini.
“Kami hargai bahwa concern kepada utang selalu disampaikan, karena itu berarti menjamin bahwa mereka ingin Indonesia memiliki perekonomian dan keuangan negara yang sehat. Presiden Jokowi juga memiliki komitmen itu, makanya defisit anggaran kami turunkan dan keseimbangan primer sudah mendekati nol,” ujarnya di Kementerian Keuangan, Senin (10/12).
Dalam berbagai kesempatan, Prabowo-Sandi ingin memberi sentimen positif dan meningkatkan kepercayaan dunia bahwa ekonomi Indonesia dapat berkembang pesat.
“Kalau Pak Prabowo sebagai kontestan memiliki komitmen seperti itu berarti akan terus meningkatkan confidence terhadap ekonomi Indonesia, karena berarti dalam hal ini, ‘Oh Indonesia memiliki kandidat presiden yang ingin APBN-nya sehat dan sustainable’, imbuhnya.
Meski begitu, menurut dia, pemerintah sebenarnya sudah berusaha membangun infrastruktur tanpa utang. Misalnya, melalui kemampuan mandiri berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.
Ada pula skema pembiayaan berupa Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) yang diluncurkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
“Jadi itu semua adalah mekanisme yang menggunakan ekuitas, maka itu tidak melakukan dengan utang,” katanya.
Belum selesai, terdapat pula pembiayaan dengan skema sekuritisasi terhadap proyek infrastruktur yang sudah berhasil dibangun dan dioperasikan. Dengan begitu, proyek infrastruktur yang dibangun Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Urusan Milik Daerah (BUMD), dan pemerintah daerah (Pemda) bisa memperoleh pendanaan lagi dengan membawanya ke pasar modal.
“Jadi siapapun bisa gunakan mekanisme itu, itu bukan hal yang beda, tapi telah dilakukan. Kalau melakukan sekuritisasi berarti kita sudah melakukan refinancing, itu berarti tidak gunakan debt financing,” jelasnya.
Pemerintah, lanjut dia, juga sudah mengajak pihak swasta untuk turut memberikan penjaminan. Sebab, pihak swasta terkadang melihat proyek infrastruktur pemerintah tidak menarik secara komersil.
Pemerintahan Jokowi, sambung Ani, juga turut menghimpun kerja sama pembangunan infrastruktur dengan investor asing, baik secara pribadi maupun forum negara-negara di dunia. Misalnya yang teranyar, Ani mengatakan sempat bertemu para investor di forum G20 di Argentina beberapa waktu lalu.
“Kemarin kami di G20, bertemu para investor di investasi forum yang mengelola US$22 triliun, mereka katakan dengan proyek-proyek yang sebenarnya green, jadi kalau seperti itu, mereka bisa lakukan equity financing,” ungkapnya.
Sebelumnya, calon wakil presiden Sandiaga Uno mengatakan ingin membangun infrastruktur tanpa utang. Caranya, dengan menggenjot penerimaan pajak melalui peningkatan rasio perpajakan, misalnya dengan menurunkan tarif pajak. Cara lain, dengan mendorong kerja sama dengan pihak swasta.
Sumber: cnnindonesia.com
WA only
Leave a Reply