Mindblown: a blog about philosophy.
-
Penuhi Amanat UU HKPD, Pemkot Tangsel Atur Ulang Tarif Pajak Daerah
Pemkot Tangerang Selatan, Banten, mengatur kembali ketentuan terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Pengaturan kembali dilakukan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Selatan 10/2023. Perda tersebut diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan dalam UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Beleid tersebut berlaku mulai 5 Januari 2024. Berlakunya beleid ini akan sekaligus […]
-
Bappenas: Wacana Badan Penerimaan Negara di RKP 2025 Belum Final
Kementerian PPN/Bappenas mengungkapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 saat ini masih berupa rancangan awal. Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan wacana pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara yang termaktub dalam RKP tersebut masih sebatas rencana. “Itu belum bisa saya jawab, karena masih RKP awal. Yang penting, sasaran-sasaran pembangunan di RKP 2025 itu harus […]
-
Gak Pakai Ribet, Ini Cara Hitung Denda Telat Bayar Pajak Mobil
Membayar pajak kendaraan setiap tahun dan lima tahunan adalah suatu kewajiban bagi pemilik kendaraan, termasuk mobil. Jika lalai, pemilik kendaraan akan dikenakan denda. Patut diketahui, perhitungan waktu keterlambatan dimulai sejak tanggal jatuh tempo pembayaran pajak. Setiap harinya dihitung sebagai satu hari keterlambatan, sehingga penting untuk mengetahui dengan pasti tanggal jatuh tempo Pajak Kendaraan Anda. Jika […]
-
Mulai 2025! Biaya Olahraga di Negara Ini Bisa Jadi Pengurang Pajak
Pemerintah Malaysia akan menyiapkan insentif pajak pada tahun depan guna meningkatkan minat masyarakat untuk berolahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Hannah Yeoh mengatakan pemerintah akan menjadikan biaya kelas atau pelatihan olahraga sebagai pengurang pajak. Menurutnya, sebanyak 103 jenis olahraga akan dapat menikmati insentif tersebut. “Setiap satu atau serangkaian sesi pelatihan harus diadakan secara terstruktur seperti kelas, […]
-
DJP: Pengeluaran Terkait Natura Silakan Dibiayakan, Asal Penuhi 3M
Ditjen Pajak (DJP) mempersilakan wajib pajak untuk membebankan imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan sebagai biaya. Topik ini menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (22/4/2024). Syaratnya, biaya yang timbul akibat pemberian natura dan kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan dan jasa merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (3M). Jika 3M terpenuhi […]
Got any book recommendations?
WA only