NEWS
-
Aturan Baru Konsultan dan Kuasa Wajib Pajak Terbit, Apa yang Berubah?
Kementerian Keuangan menerbitkan PMK terbaru mengenai konsultan pajak dan pihak lain yang bertindak sebagai kuasa wajib pajak. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Rabu (2/9/2026). Peraturan yang dimaksud ialah PMK 55/2026 yang merevisi PMK 111/2014 s.t.d.t.d PMK 175/2022. Salah satu perubahan yang utama ialah pengaturan mengenai surat keterangan kompetensi (SKK) […]
-
PMK 55/2026 Atur Bentuk dan Struktur Kantor Konsultan Pajak
Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 55/2026 yang kini mengatur secara terperinci mengenai bentuk dan struktur kantor konsultan pajak yang didirikan oleh konsultan pajak. PMK 55/2026 menyatakan konsultan pajak dapat mendirikan kantor konsultan pajak di seluruh wilayah Indonesia. Pendirian kantor konsultan pajak wajib memperoleh izin dari menteri keuangan. “Kantor Konsultan Pajak … berbentuk: perseorangan; persekutuan […]
-
DJP Kantongi Rp 825,28 Miliar dari Pengemplang Pajak Perusahaan Besi dan Baja
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengantongi penerimaan pajak sebesar Rp 825,28 miliar dari rangkaian penanganan kepatuhan perpajakan sektor besi dan baja. Penerimaan tersebut diperoleh dari penanganan terhadap wajib pajak (WP) sektor besi dan baja serta pengembangan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dalam rantai transaksi. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, hingga 26 Agustus 2026 […]
-
Menperin Sampaikan Soal Restitusi Pajak Ke Purbaya
RESTITUSI pajak yang melambat bikin pusing pelaku usaha. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sampai ikut angkat bicara. Menurut Agus, restitusi menjadi persoalan penting bagi dunia usaha karena berkaitan langsung dengan kondisi arus kas perusahaan. Agus mengatakan, keluhan pengusaha mengenai restitusi tersebut juga disampaikan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Pengusaha membutuhkan pencairan restitusi untuk […]
-
DJP Kantongi Rp 825,28 Miliar dari Penanganan Pajak Sektor Besi dan Baja
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat penerimaan pajak sebesar Rp 825,28 miliar dari rangkaian penanganan kepatuhan perpajakan di sektor besi dan baja hingga 26 Agustus 2026. Penerimaan tersebut berasal dari penanganan terhadap 38 wajib pajak (WP) sektor besi dan baja serta pengembangan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dalam rantai transaksi. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto […]
WA only