Mindblown: a blog about philosophy.
-
Kanada Tetap Lanjutkan Rencana Pungut Pajak Digital, Ini Sebabnya
Pemerintah Kanada berniat untuk melanjutkan rencana penerapan pajak layanan digital yang menargetkan raksasa teknologi dalam beberapa minggu mendatang. Berdasarkan sumber dari pemerintah, langkah selanjutnya yang mungkin akan dilakukan adalah merilis rancangan undang-undang atau beberapa jenis konsultasi. Langkah tersebut diperkirakan akan dilaksanakan sebelum akhir tahun. “Kami melangkah maju dengan menyelesaikan undang-undang demi pemberlakuan pajak layanan digital,” […]
-
Perbandingan Besaran Tarif Karbon di Berbagai Negara
Indonesia menetapkan besaran pajak karbon yang berlaku mulai 2022 sebesar minimal Rp 30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e) untuk PLTU. Aturan pajak karbon tertuang dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Rida Mulyana menegaskan jika pajak karbon tidak ditujukan untuk mencari penerimaan negara. “Itu hanya instrumen kalau trading belum maksimum, yang kita […]
-
Terima Kickback dan Hindari Pajak, Seorang Petinggi Kampus Ditangkap
TOKYO, Anggota Dewan Universitas Nihon, Hidetoshi Tanaka, ditangkap oleh Kejaksaan Tokyo karena diduga melakukan pengelakan pajak. Tanaka dituding secara sengaja tidak membayar pajak penghasilan senilai JPY53 juta atau Rp6,66 miliar. Dia diduga secara sengaja melakukan pengelakan pajak atas penghasilan yang dia peroleh pada 2018 dan 2020, termasuk penghasilan berupa kickback. Tanaka membantah tuduhan dari Kejaksaan […]
-
Sri Mulyani Pede Perpajakan Rp 1.510 T Tahun Depan Capai Target
Penerimaan perpajakan tahun depan ditargetkan Rp 1.510 triliun. Terdiri dari penerimaan pajak Rp 1.265 triliun dan kepabeanan Rp 245 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan optimis target ini bisa tercapai dan bisa di atas target. “Angka ini relatif bisa dicapai, karena 2021 target penerimaan pajak dan kepabeanan bisa dilewati di atas target,” kata dia […]
-
Sri Mulyani: Asumsi Penerimaan 2022 Belum Perhitungkan Dampak UU HPP
JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa asumsi penerimaan negara pada 2022 senilaiRp1.846,1 triliun belum memperhitungkan efek berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Hal tersebut disampaikan oleh Sri Mulyani dalam konferensi pers Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2022, Senin (29/11/2021). Presiden […]
Got any book recommendations?
WA only