Mindblown: a blog about philosophy.
-
Jangan Lupa Minta Bukti Potong Pajak Saat Resign, Ini Fungsinya
Wajib pajak karyawan yang memutuskan untuk mengundurkan diri atau resign dari tempatnya bekerja diingatkan untuk meminta bukti potong pajak penghasilan (PPh). Bukti potong PPh dari perusahaan lama ini kemudian perlu diberikan ke pemberi kerja yang baru. Ditjen Pajak (DJP) menjelaskan bahwa bukti potong PPh akan digunakan oleh pemberi kerja yang baru untuk melakukan penyesuaian penghitungan […]
-
Terbaru! Rumus Tarif Efektif untuk PPh Karyawan 2024
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan metode penghitungan tarif pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 karyawan akan berubah mulai Januari 2024. Skema penghitungan akan menggunakan tarif efektif rata-rata (TER). Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menuturkan landasan hukumnya seperti peraturan pemerintah dan peraturan menteri keuangan tinggal ditandatangani. “Insya Allah beberapa saat ke […]
-
Data Terkini! 59,34 Juta NPWP Telah Padan dengan NIK
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat pemadanan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) telah mencapai 82,42% atau sebanyak 59,34 juta wajib pajak dari total 72 juta per 22 November 2023. DJP berharap pemadanan dapat terus dilakukan dan mencapai target penuh 100%. Oleh karena itu, DJP mengimbau wajib pajak untuk melakukan pemandanan […]
-
Kantor Pajak Sebar 321.000 SP2DK untuk Wajib Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan sekitar 321.000 surat cinta pajak alias surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) hingga 14 November 2023. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, sekitar 211.000 SP2DK diterbitkan untuk wajib pajak badan dan sekitar 109.000 diterbitkan untuk wajib pajak orang pribadi. “Jadi ini progres sampai 14 […]
-
Tarif Pajak UMKM 0,5% Masih Berlaku di 2024, Begini Ketentuannya
Wajib pajak (WP) orang pribadi UMKM yang sudah memanfaatkan skema pajak penghasilan (PPh) final 0,5% sejak 2018 masih tetap bisa menggunakan skema yang sama hingga tahun pajak 2024. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Dwi Astuti mengatakan, tarif PPh final UMKM sebesar 0,5% dapat digunakan wajib pajak orang pribadi […]
Got any book recommendations?
WA only