Mindblown: a blog about philosophy.
-
Jubir Sri Mulyani Persilakan Masyarakat Kritik Sekencang Mungkin, Asal Bayar Pajak
Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu) Yustinus Prastowo, mengatakan sebagai negara demokrasi, Indonesia memberikan hak dan kebebasan bagi masyarakat untuk berpendapat bahkan mengkritik pemerintah. Namun, ia mengingatkan bahwa masyarakat juga memiliki kewajiban membayar pajak. “Maka hebatnya di negara demokrasi meskipun kita diberi fasilitas, diberi insentif, kita bayar pajak, maka kita tetap dapat mengkritik pemerintah. Itu enaknya […]
-
Perlambatan Perdagangan Global Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023
Kinerja penerimaan pajak masih menunjukkan kinerja positif. Sayangnya, pertumbuhan penerimaan pajak terus melambat. Mengacu data Kementerian Keuangan, pertumbuhan penerimaan pajak pada Januari 2023 tercatat 48,6% secara tahunan. Kemudian pada Februari pertumbuhannya hanya 40,4%. Sementara itu, pada Maret 2023 penerimaan pajak hanya tumbuh 33,8% secara tahunan. Pertumbuhan ini semakin melambat hingga September 2023 menjadi 5,9% secara […]
-
Jurus Pemerintah Buru Target Penerimaan Pajak di Tahun Depan
Target penerimaan pajak makin membesar tahun depan. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun harus bekerja ekstra keras dalam mengejar target jumbo penerimaan pajak pada tahun depan. Terlebih, kondisi perekonomian masih diselimuti ketidakpastian, baik dari harga komoditas maupun tensi geopolitik. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan, pemerintah harus mengejar target penerimaan pajak pada tahun […]
-
UU Insentif Pajak Direvisi, DPR Usul Pajak Minimum Global Juga Diatur
Ketua Komite Keuangan DPR Filipina Joey Salceda menilai pemerintah perlu bersiap menerapkan pajak minimum global dengan mengadopsi Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE). Salceda menyarankan pemerintah mulai mengakomodasi materi dalam kesepakatan pajak minimum global dalam UU Pemulihan Perusahaan dan Insentif Pajak untuk Perusahaan (Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises/CREATE). “Di antara semua negara […]
-
Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Tembus Rp 8,2 T
Badan Pendapatan Derah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta mencatat realiasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di wilayah Ibu Kota saat ini mencapai Rp 8,2 triliun. Angka PKB tersebut sudah mencapai 86,4 persen dari target APBD untuk periode 2023 sebesar Rp 9,6 triliun. Agar mencapai target tahunan tersebut, Bapenda DKI Jakarta memberi keringanan bagi masyarakat Ibu Kota untuk […]
Got any book recommendations?
WA only