NEWS
-
Gandeng Satpol PP, Pemda Gencarkan Penagihan Pajak Restoran dan Kafe
TAKENGON. Guna meningkatkan pengawasan wajib pajak, Badan Pengelola Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Tengah menggandeng Satpol PP dan lembaga pengawasan pelaksanaan syariat Islam, Wilayatul Hisbah. Pengawasan kali ini menyasar wajib pajak di sektor restoran, kafe dan warung. Pengawasan dilakukan guna memastikan pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) makanan dan minuman, serta pajak air […]
-
Temuan OECD: Setoran Pajak Penghasilan RI Loyo, Bergantung ke Konsumsi
Jakarta. Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD mencatat pertumbuhan setoran pajak penghasilan (PPh) di Indonesia semakin loyo, sedangkan pajak atas konsumsi barang dan jasa justru makin menguat dan menjadi sumber terbesar penerimaan pajak. Di dalam laporan terbarunya bertajuk “Statistik Pendapatan di Asia dan Pasifik 2026”, OECD mencatat dari total setoran pajak pada […]
-
DJP Tegaskan Pajak UMKM Tetap Ringan, Aturan PPh Final Disempurnakan agar Insentif Tepat Sasaran
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tetap berlaku. Penyempurnaan ketentuan yang dilakukan pemerintah bukan untuk menghapus insentif perpajakan, melainkan memperjelas kriteria penerima manfaat agar fasilitas lebih tepat sasaran sekaligus meningkatkan rasa keadilan. Penyuluh Pajak Ahli Muda Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, Monica Christina Panjaitan, […]
-
BI Soroti Peran Migas dalam Defisit Neraca Dagang Mei 2026
Bank Indonesia (BI) mencatat defisit neraca dagang pada Mei 2026 yang mencapai US$1,61 miliar disebabkan adanya kenaikan defisit neraca dagang migas. Defisit neraca perdagangan migas meningkat menjadi US$3,76 miliar akibat penurunan ekspor migas yang lebih besar dibandingkan dengan penurunan impor migas. “Sementara itu, neraca perdagangan nonmigas pada Mei 2026 tetap mencatat surplus US$2,15 miliar, ditopang […]
-
DJP: Aturan Pajak UMKM Bukan Dihapus, tapi Kriteria Penerima Diperjelas
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyempurnakan ketentuan pajak penghasilan (PPh) Final bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Perubahan tersebut dilakukan dengan memperjelas kriteria penerima fasilitas agar insentif perpajakan lebih tepat sasaran. Penyuluh Pajak Ahli Muda Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat Monica Christina Panjaitan menegaskan perubahan itu bukan menghapus fasilitas pajak bagi UMKM. “Pada […]
WA only