Author: Admin 02
-
Purbaya Sunat Nilai Restitusi Pajak, dari Rp 5 M Jadi Rp 1 M!
Jakarta. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merevisi aturan terkait tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi pajak. Kriteria wajib pajak yang berhak memperoleh fasilitas tersebut dipersempit dan batas nilai dipangkas. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Aturan berlaku mulai 1 […]
-
Purbaya Ubah Skema Restitusi, Seleksi Wajib Pajak Kini Lebih Ketat
JAKARTA. Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026 dinilai akan membuat akses terhadap fasilitas restitusi pendahuluan menjadi lebih selektif. Direktur Eksekutif MUC Tax Research, Wahyu Nuryanto menyebut aturan baru ini menghadirkan kriteria yang lebih rinci dan ketat bagi wajib pajak (WP) yang ingin memanfaatkan fasilitas tersebut. Menurut Wahyu, perubahan ini bertujuan untuk memastikan […]
-
Purbaya Siapkan Pajak 0% untuk Investor KEK Financial di Bali
Jakarta. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, berencana memberikan insentif pajak sebesar 0% bagi perusahaan maupun investor yang masuk ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Financial atau International Financial Center yang akan dibangun di Bali. Kebijakan ini disiapkan sebagai strategi untuk menarik investasi sekaligus memperkuat cadangan devisa Indonesia. “Kalau dia minta, saya kasih 0% (pajak). Kenapa saya […]
-
Pelaporan SPT Pajak Orang Pribadi Tak Diperpanjang Lagi
Jakarta. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan (Dirjen Pajak), Bimo Wijayanto menegaskan, waktu pelaporan surat pemberitahuan (SPT) Pajak bagi wajib pajak (WP) orang pribadi tidak diperpanjang lagi. Artinya, batas maksimal berakhir 30 April 2026. Bimo menyampaikan, pelaporan SPT Pajak bagi WP Orang Pribadi sudah lebih dulu diperpanjang selama satu bulan. Mulanya, batas akhir pelaporan SPT tersebut […]
-
DJP: Kriteria WP yang Dapat Restitusi Dipercepat Perlu Diatur Ulang
JAKARTA. Pemerintah mengharmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) yang mengatur ulang tata cara dan kriteria wajib pajak yang mendapatkan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak atau restitusi dipercepat. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto meyakini restitusi merupakan hak wajib pajak. Dia menjamin regulasi baru yang sedang dibuat bukan untuk menahan restitusi, melainkan menyesuaikan aturan dengan perkembangan kondisi sosial […]
WA only