Author: Admin 02
-

Celah Shortfall Berisiko Semakin Mengaga
JAKARTA. Selisih antara realisasi dengan target penerimaan pajak alias shortfall pada akhir 2026 diproyeksi bakal melebar. Kondisi ini sejalan dengan setoran pajak yang masih jauh panggang dari api. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto sebelumnya mengatakan, penerimaan pajak hingga 31 Agustus 2026 tumbuh 24,1% secara tahunan. Berdasarkan perhitungan KONTAN, dengan realisasi penerimaan pajak Januari-Agustus 2025 […]
-

IDI Minta Turunkan Tarif Pajak Jasa Dokter
JAKARTA. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan perlakuan khusus atas penghasilan dokter yang berasal dari pelayanan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). IDI mengusulkan penghasilan tersebut dikenakan pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0,5%, atau paling tinggi 1%. Permintaan tersebut disampaikan Pengurus Besar IDI melalui surat Nomor 2003/PB/E.9/08/2026 tertanggal 24 Agustus 2026. […]
-

Pastikan Pungutan PPN Digital Luar Negeri Aman
JAKARTA. Pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi digital luar negeri siap dijalankan. PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin) memastikan sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri (SPP-TDLN) telah siap secara operasional. Putu Agnia, Vice President Corporate Secretary PT Jalin, mengatakan, implementasi SPP-TDLN dilakukan secara bertahap. Dari sisi penyelenggara, sistem tersebut telah melalui proses pengujian […]
-

Dari Inflasi Hingga Insentif Pajak, Ini 6 Output Kegiatan Prioritas DJSEF pada 2027
Jakarta. Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan menyiapkan enam output kegiatan prioritas nasional pada 2027 sebagai bagian dari strategi memperkuat kebijakan fiskal dalam menghadapi transformasi ekonomi. “Berbagai agenda tersebut akan diarahkan untuk mendukung stabilitas ekonomi, peningkatan produktivitas, serta pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” kata Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Ferry Ardiyanto, […]
-

DJP Ajukan Anggaran Rp6,271 Triliun untuk 2027, Siapkan Pengawasan Pajak Digital hingga Kejar Wajib Pajak Kaya
Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengajukan pagu anggaran sebesar Rp6,271 triliun untuk tahun anggaran 2027. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pengamanan penerimaan pajak, penguatan sistem teknologi informasi, hingga pengawasan aktivitas ekonomi digital dan wajib pajak orang pribadi berpenghasilan tinggi. Usulan anggaran tersebut disampaikan Direktur Jendral Pajak, Bimo Wijiyanto, dalam rapat kerja bersama […]
WA only