Author: Admin 03
-

Belum Terealisasi, Penurunan Pajak Perusahaan Tengah Proses Revisi Undang-undang
Presiden Joko Widodo pada Maret lalu meminta Kementerian Keuangan segera mengkaji penurunan beban pajak untuk korporasi atau perusahaan. Untuk diketahui, saat ini PPh Badan atau perusahaan dikenai sebesar 25 persen lebih tinggi dibanding Vietnam sebesar 20 persen. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara, menjelaskan alasan penurunan PPh perusahaan belum turun sesuai keinginan Presiden Jokowi. Menurutnya, jika […]
-

BKF Kaji Dampak Penurunan Tarif PPh Badan ke Penerimaan Negara
Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara masih menghitung dampak dari rencana penurunan tarif pajak penghasilan alias PPh Badan dari 25 persen menuju 20 persen. Pasalnya rencana itu diyakini akan berimbas kepada penerimaan negara. “Pasti ada (pengaruh ke penerimaan), nanti itu sedang kami lihat,” ujar Suahasil di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2019. Ia mengatakan […]
-

Aturan Potongan Pajak Super Bentuk Insentif Pemerintah bagi Pengusaha
Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut aturan potongan pajak super atau super tax deduction yang baru diterbitkan pemerintah merupakan insentif bagi pengusaha. Syaratnya perusahaan harus menjalankan vokasi serta penelitian dan pengembangan atau reseach and development (R&D). Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 […]
-

Sri Mulyani Racik Aturan Teknis Diskon Pajak 300 Persen
Jakarta — Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku tengah mengebut finalisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) diskon pajak 200 persen hingga 300 persen. PMK itu merupakan aturan turunan kebijakan pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) bagi pendidikan dan vokasi, serta riset dan pengembangan (R&D). Sebelumnya, kebijakan pengurangan pungutan PPh sudah dituangkan pemerintah dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas […]
-

Darmin Nasution: Kebanyakan Paket Kebijakan, Hasil Melempem
Jakarta – Pemerintahan Indonesia mengenal jabatan menteri koordinator yang menjadi ‘dirigen’ di sebuah sektor. Saat ini ada tiga jabatan menteri koordinator yang membawahi bidang perekonomian, maritim, serta pembangunan manusia dan kebudayaan. Di bidang perekonomian, Darmin Nasution menjadi ‘mayoret’ yang mengharmoniskan 10 menteri yaitu Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan), Airlangga Hartarto (Menteri Perindustrian), Enggartiasto Lukita (Menteri Perdagangan), […]
WA only