Author: Admin 10
-
Omnibus Law Dapat Dongkrak IHSG
JAKARTA – Nilai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terkontraksi bukan menunjukkan daya tahan yang kurang baik, tetapi akibat dampak ekonomi dari virus corona. Kebijakan Omnibus Law diperkirakan dapat membantu mendongkrak indeks. Analis Binaartha Sekuritas Muhammad Nafan Aji mengatakan kontraksi nilai IHSG dipengaruhi oleh sentimen negatif dari luar seperti wabah virus corona. Perkembangan wabah ini […]
-
Omnibus Law, Pengusaha Jepang Penasaran Soal Perpajakan
Jakarta – Presiden Direktur Organisasi Perdagangan Eksternal Jepang alias Jetro Jakarta Keishi Suzuki menunggu rincian Omnibus Law yang dirancang pemerintah. Selama ini, ia mengatakan para pengusaha Jepang belum mendapat informasi terperinci, melainkan secara umum saja. “Para pengusaha sangat ingin mengetahui seberapa besar biaya berbisnis di Indonesia bisa dikurangi, bagaimana prosedur yang baru, khususnya soal perpajakan, kami ingin tahu rinciannya […]
-
Ini kendala menahun perdagangan komoditi berjangka yang belum rampung
JAKARTA. Tahun ini perdagangan komoditi berjangka masih harus menghadapi masalah klasik yang sama yakni jumlah partisipasi investor terhadap produk-produk berjangka. Menurut Direktur Bursa Berjangka Jakarta Donny Raymond kendala yang dihadapi oleh industri perdagangan komoditi berjangka masih akan sama seperti tahun sebelumnya yaitu jumlah partisipasi yang minim dari masyarakat maupun pihak terkait dalam perdagangan. “Partisipasi pelaku […]
-
Tak Peduli di Luar Negeri, Tak Ada yang Bisa Kabur dari Pajak
Jakarta, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baru saja mengeluarkan Peraturan Dirjen Pajak tentang Tax Examination Abroad. Aturan ini merupakan turunan dari Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pertukaran Informasi berdasarkan Perjanjian Internasional. “Pertukaran Informasi adalah pertukaran Informasi yang berkaitan dengan perpajakan berdasarkan Perjanjian Internasional atau Exchange of Information (EOI),” demikian bunyi pasal 1 ayat […]
-
Sri Mulyani: Pajak Bisa Perbaiki Peringkat Kemudahan Berbisnis
Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan perpajakan menjadi salah satu sektor yang dapat menggenjot peringkat kemudahan berusaha atau ease of doing business (EODB) Indonesia. Saat ini Indonesia masih ada di peringkat 73. Sedangkan Presiden Joko Widodo meminta agar Indonesia bisa mencapai peringkat 40. “Kita ada perbaikan yang cukup fundamental nanti kalau omnibus law perpajakan […]
WA only