NEWS
-
DJP Imbau WP Koordinasi dengan Induk Sebelum Registrasi GloBE
Ditjen Pajak (DJP) mengimbau wajib pajak anggota grup perusahaan multinasional untuk berkoordinasi dengan induknya terlebih dahulu sebelum melakukan registrasi wajib pajak GloBE. Penyuluh Pajak Kanwil DJP Jakarta Khusus Fransiska Yansye mengatakan koordinasi tersebut diperlukan untuk memastikan grup perusahaan multinasional yang akan melakukan registrasi benar-benar sudah tercakup dalam GloBE. “Sebelum melakukan registrasi, kami selalu menyampaikan ke […]
-
SP2DK Makin Masif, Pengamat Khawatir Kepatuhan Wajib Pajak Tergerus
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus memperkuat pengawasan kepatuhan wajib pajak melalui pemanfaatan data dan informasi perpajakan. Salah satu instrumen yang digunakan adalah Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) atau yang kerap disebut sebagai “surat cinta”. Namun, penerbitan SP2DK dalam jumlah besar dinilai perlu diimbangi dengan transparansi mengenai efektivitasnya. Direktur Eksekutif Indonesia […]
-
Industri Tekstil Bakal Dapat Pembebasan PPN Outsourcing hingga Percepatan Pencairan Restitusi
JAKARTA. Pemerintah sedang mengkaji sejumlah keringanan untuk industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang menjadi keprihatinan Presiden Prabowo Subianto, di antaranya berupa peluang pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jasa outsourcing dan percepatan pencairan restitusi pajak sektor tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keprihatinan Presiden itu berangkat dari kontribusi industri tekstil dan produk tekstil […]
-
Tunda Pajak Transaksi Digital Luar Negeri
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menunda implementasi kebijakan sistem pemungutan pajak pertambahan nilai transaksi digital luar negeri (SPP TDLN). Sedianya, kebijakan ini berjalan mulai 10 September 2026. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Inge Diana Rismawanti mengatakan, skema baru pemungutan pajak transaksi digital tersebut masih proses stabilisasi. “Apabila akan go live akan kami sampaikan […]
-
Pemprov Jateng Bebaskan Sanksi PKB dan Tarif Progresif hingga Desember
SEMARANG. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah membebaskan sanksi administrasi keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB). Selain itu, Pemprov juga membebaskan tarif progresif PKB. Pembebasan tersebut diberikan melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) Jawa Tengah 100.3.3.1/321 Tahun 2026. Merujuk pertimbangan pada keputusan tersebut, pembebasan sanksi dan tarif progresif diberikan untuk mendorong kepatuhan pajak dan pertumbuhan ekonomi di daerah. […]
WA only