Biar Enggak Bolak-balik Rapat

Menperin: Aktivitas industri berikan efek berganda pada pertumbuhan ekonomi nasional
August 20, 2018
Target Penerimaan Pajak 2019 Ambisius, Sri Mulyani: Semestinya Bisa Dicapai
August 20, 2018

Demi mengendalikan impor, pemerintah menyisir proyek-proyek infrastruktur dengan kandungan impor besar.

Usai melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Barat (NTB), Presiden Joko Widodo (Jokowi) bergegas kembali ke kantornya. Di sana sudah menunggu para pembantunya yang duduk di jajaran Kabinet Kerja.

Masih mengenakan kemeja lengan panjang warna putih, siang itu, Selasa (31/7), Presiden memimpin rapat terbatas yang membahas kebijakan memperkuat cadangan devisa. Ini penting agar daya tahan ekonomi dalam negeri semakin kuat dalam menghadapi ketidakpastian perekonomian global.

“Semua negara sekarang butuh dollar guna stabilitas nilai tukar,” kata Presiden.

Dengan tegas, Jokowi mengintruksikan langkah-langkah memasok dollar Amerika Serikat (AS) ke pasar dalam negeri secepatnya terlaksana. Ia pun memerintahkan seluruh menteri ekonomi serius mengendalikan impor dan menggenjot ekspor. “Ini sangat penting dalam tengah defisit neraca transaksi berjalan,” uajrnya lagi.

Dalam rangka mengendalikan impor, Presiden memerintahkan para pembantunya mengurangi impor barang yang tidak strategis. Menurutnya, impor barang tersebut bisa distop, dikurangi atau dihentikan dulu untuk sementara.

Tidak kalah pentingnya, Jokowi juga mengeluarkan intruksi untuk terus meningkatkna tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) dalam berbagai pengerjaan proyek, khususnya sektor infrastruktur serta terus mendorong perkembangan industri substitusi impor.

Semua perintah itu sungguh beralasan. Kinerja perdagangan internasional selama semester I-2018 tekor cukup dalam, dengan mencetak defisit sebesar US$ 1 miliar. Sementara di pasar saham, capital outflow dari awal tahun hingga 31 Juli mencapai Rp 48,63 triliun.

Hitungan Bank Indonesia (BI) defisit neraca perdagangan akan mendorong peningkatan defisit transaksi berjalan tahun ini mencapai US$ 25 miliar. Angka ini naik banyak dibanding tahun lalu US$ 17 miliar.

Celakanya, cadangan devisa (cadev) negara kita juga terus tergerus. Dalam enam bulan terakhir, BI mencatat, cadev menyusut hingga US$ 12,18 miliar atau 9,23%. Intervensi yang BI lakukan untuk menstabilkan nilai tukar rupiah jadi salah satu sebab penurunan cadev.

Pemerintah tidak akan memasukkan proyek-proyek yang sudah berjalan dalam daftar yang akan dievaluasi.

“Jadi, saya minta seluruh kemeterian dan lembaga serius dan tidak main-main dalam mengahadapi masalah ini. Saya tidak mau lagi bolak-balik rapat tapi implementasi tidak berjalan baik,” tegas Jokowi.

Tunda Proyek

Para menteri ekonomi langsung bergerak. Menindaklanjuti instruksi Presiden, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan menunda belanja proyek infrastruktur yang banyak menggunakan barang impor.

“Kalau ada proyek-proyek yang memang perlu untuk dilakukan kajian dan penjadwalan ulang karena konten impornya tinggi namun urgensinya tidak tinggi, maka kami bisa melakukan pengkajian ulang seperti itu,” ujar Sri Mulyani.

Untuk itu, Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan terus melakukan koordinasi dengan kementerian lain maupun korporasi. “Kami akan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM), dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), serta Pertamina sebagai BUMN,” kata Sri Mulyani.

Dua perusahaan pelat merah tersebut khususnya PLN, memang banyak menggarap proyek yang memakai bahan baku impor utamanya pembangkit listrik. “Yang banyak itu proyek listrik, komponen impor hampir seluruhnya,” ungkap Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo mengatakan, lembaganya terus melakukan pembahasan dengan Kemkeu untuk menyisir proyek-proyek berkonten impor besar. Cuma sampai saat ini, belum ada proyek yang diundur, ditunda, atau dijadwal ulang. Semua masih jalan sesuai target pengerjaan yang sudah pemerintah tetapkan.

Yang jelas, pemerintah tidak akan memasukkan proyek-proyek yang sudah berjalan dalam daftar yang akan dievaluasi TKDN-nya. “Jadi, kami terus bahas dengan Kemkeu supaya nanyi kebijakannya benar-benar,” imbuh Wahyu.

Meski begitu, bila hasil analisis data keluar kesimpulan perlu menunda impor barang, maka KPPIP akan merekomendasikan untuk menangguhkan pengerjaan proyek tersebut. Proyek itu bisa saja proyek pemerintah atau kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Tambah lokal

Beberapa kementerian yang memiliki proyek infrastruktur juga siap mematuhi amanat Presiden. Mereka tengah mengevaluasi beberapa proyek yang konten impornya tinggi. Salah satunya adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga menjelaskan, proyek infrastruktur yang dikerjakan kementeriannya banyak menggunakan semen, besi dan baja. Untuk semen, kebanyakan sudah dipasok dari dalam negeri. Sementara besi dan baja sebagian besar masih impor. “Ini yang nanti akan kami upayakan pakai lokal,” ujarnya.

Menurut Danis, besi dan baja terpaksa impor bukan lantaran kualitas produk lokal jelek. Tapi, pasokan dari dalam negeri memang kurang. Selain itu, sebagian besar alat berat juga masih didatangkan dari luar. Namun, alat berat masih bisa ditolelir karena kontraknya berjangka panjang dan bukan termasuk bahan baku.

Danis mencontohkan, proyek di lingkungan Kementerian PUPR yang banyak memakai besi dan baja ialah kereta cepat Jakarta-Bandung. Sementara untuk proyek gedung dan waduk tidak terlalu banyak menggunakan besi dan baja. “Mayoritasnya semen,” ujar dia.

Kendati ada rencana menunda proyek dengan kandungan impor tinggi. Danis memastikan, sampai saat ini semua pengerjaan tetap sesuai jalur dan jadwal. “Terutama, untuk proyek yang sedang berjalan masih tetap berjalan sesuai kontrak,” tegas Danis.

Kementerian Perhubungan (Kemhub) juga sudah mulai memilah-milah proyek yang bisa mereka kurangi porsi impornya. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berkata, yang akan dievaluasi adalah proyek yang belum memasuki tahap pengerjaan. “Kalau yang existing tak mungkin,” katanya.

Salah satu proyek yang sedang dikaji ulang adalah Pelabuhan Patimban yang sebentar lagi akan bergulir pekerjaan konstruksinya. “Ini akan di evaluasi karena terlalu banyak komponen impor dari sisi kontruksi,” ungkap Budi.

Kemhub juga tengah ,mengevaluasi proyek kereta api semi cepat Jakarta-Surabaya. Menurut Budi, proyek ini menggunakan komponen impor sekitar 20% terutama dalam penggunaan rangkaian kereta (train set). Targetnya, penggunaan bahan baku impor proyek itu akan ditekan menjadi 10%.

Menurut Budi, tingkat komponen dalam negeri yang ideal adalah 90%. Sedangkan dalam konstruksi Pelabuhan Petimban, kandungan lokal berkisar 60%-70%. Kemhub akan menaikkan 5% lagi penggunaan komponen lokal pada proyek ini.

I Made Suprateka, Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN, mengakui, sebagian besar proyek pembangkit listrik menggunakan barang impor. Tapi itu, terpaksa karena tidak tersedia di dalam negeri. “Contohnya, turbin semua kami impor. Kalau tidak dari China ya, impor dari Eropa,” beber Made.

Meski impor, Made menegaskan, tidak akan mengganggu devisa negara. “Proyek-proyek pembangkit banyak dibiayai bank asing,” jelasnya.

Sementara Direktur Utama PT Adhi Karya Tbk Budhi Harto menuturkan, proyek-proyek kontruksi garapan perusahaannya dengan kandungan impor tahun ini tidak banyak. “Jadi, kami tak begitu khawatir kalau pun dihentikan,” ujarnya.

Akhmad Suraji, pengamat kontruksi, menyambut positif keputusan pemerintah yang mendongkrak komponen dalam negeri, termasuk dalam proyek-proyek infrastruktur. “Kenaikan TKDN bisa menciptakan pasar yang lebih besar bagi produksi dalam negeri,” ujarnya. Di sektor kontruksi, ia menambahkan, material utama yang paling besar komponen impornya adalah baja, aspal, beton.

Kalau semua pihak melaksanakan perintah, Presiden tentu tidak akan bolak-balik menggelar rapat dengan menteri.

Sumber : Tabloid Kontan

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp WA only