Ramai-ramai Mengisi Cadangan Devisa

Tekanan terhadap rupiah semakin kuat. Demi stabilitasi nilai tukar rupiah, Pemerintah BI, dan OJK terusa berusaha memperkuat cadangan devisa.

Sepanjang Selasa (14/8) hingga Kamis (16/8) lalu, nilai tukar rupiah bermain di area baru: di kisaran Rp 14.600 per dollar Amerika Serikat. Ini merupakan level terlemah mata uang garuda dalam tiga tahun terakhir.

Intervensi Bank Indonesia (BI) belum cukup membuat otot rupiah jadi kuat sekali. Padahal, untuk operasi moneter melakukan stabilitasi nilai tukar itu, bank sentral harus harus menguras cadangan devisa.

Untuk memperkuat strategi operasi moneter mereka, Rabu (15/8) BI kembali mengerek suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,5%. Kenaikan BI 7 day reverse repo rate ini sudah yang keempat kali sepanjang tahun ini.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan, keputusan tersebut konsisten dengan upaya untuk mempertahankan daya saing pasar keuangan dan menjaga defisit transaksi berjalan dalam batas yang aman. “Ketidakpastian global meningkat di tengah dinamika pertumbuhan ekonomi dunia yang tidak merata,” imbuh Perry.

Celakanya, muncul risiko rambatan dari gejolak ekonomi di Turki akibat kerentanan ekonomi domestik dan persepsi negatif terhadap kebijakan otoritas negara tersebut. Plus, peningkatan ketegangan hubungan Turki dengan AS.

Pasca kenaikan suku bunga acuan, rupiah menguat tipis. Mengacu kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR), Rabu (15/8), rupiah bergerak ke posisi Rp 14.621 per dollarAS, dari hari sebelumnya berlanjut ke level Rp 14.619 di Kamis (16/8).

Lelang swap valas

Cuma, itu tadi operasi moneter BI dengan mengintervensi pasar menggerus cadangan devisa. Akhir Juli 2018 lalu, cadangan devisa negara kita tersisa US$ 118,31 miliar. Itu berarti, sejak awal tahun cadangan devisa sudah terkuras US$ 13,67 miliar, rata-rata sebesar US$ 1,95 miliar per bulan.

Menurut Anton Gunawan, Kepala Ekonom Bank Mandiri, jika terus susut rata-rata US$ 2 miliar sebulan, maka cadangan devisa kita hanya bertahan selama sembilan bulan ke depan. “Setidaknya, cadangan devisa perlu dijaga minimal US$ 100 miliar, tidak boleh di bawah itu. Tentu ini terkait dengan citra negara kita,” tegasnya.

BI jelas tidak tinggal diam. Selain mengerek suku bunga acuan dan mengaktifkan kembali Sertifikat Bank Indonesia (SBI) untuk menyedot dana asing untuk mengisi cadangan devisa, mereka mengeluarkan jurus lain. Yakni, menggelar lelang swap valuta asing (valas) dengan menawarkan tingkat harga yang lebih murah.

Jika terus susut rata-rata US$ 2 miliar sebulan, cadangan devisa hanya bertahan sembilan bulan ke depan.

Pekan lalu, BI menyelenggarakan lelang forex (fx) swap sebanyak tiga kali, Senin (13/8) hingga Rabu (15/8). Dari ketiga lelang itu, bank sentral meraup total US$ 1,13 miliar.

Agusman, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI bilang, kebijakan lemabaganya dalam meningkatkan efektivitas penyediaan swap valas dengan harga yang lebih murah mampu meningkatkan minat peserta lelang di berbagai tenor. Dan, menurunkan premi swap pasar, misalnya dari 4,85% menjadi 4,62% untuk tenor satu bulan dan dari 5,18% jadi 4,96% untuk jangka waktu satu tahun.

Memang Nanang Hendarsah, Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI, bilang, lelang FX swap dilakukan tiga kali untuk menyeret turun rate swap. Harapannya, biaya hedging juga turun lantaran selama ini biaya lindung ini di perbankan masih dipandang mahal oleh kalangan pengusaha.

Untuk itu, BI melanjutkan langkah-langkah ekselerasi pendalaman pasar keuangan. Di pasar uang, keberhasilan implementasi indONIA sebagai suku bunga acuan pasar uang akan diikuti pengembangan instrumen Overnight Index Swap (OIS) dan Interest Rate Swap (IRS). “Sehingga, mampu mendukung pembentukan struktur suku bunga pasar yang lebih efisien,” imbuh Agusman.

Sementara di pasar valas, BI bakal meningkatkan efektivitas penyediaan swap valas, baik dalam rangka operasi moneter maupun hedging dengan tingkat harga yang lebih murah. Bank sentral menyakini, berbagai kebijakan tersebut akan memperkuat alternatif instrumen pengelolaan likuiditas di pasar dan mendukung stabilitas nilai tukar-tukar rupiah.

Pemerintah tentu tidak berdiam diri. Sejatinya, pemerintah sudah memberikan fasilitas fiskal kepada eksportir yang mau menyimpan devisa hasil ekspor (DHE) dalam deposito rupiah dua tahun lalu. Bentuknya: pemotongan pajak penghasilan (PPh) atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia (SBI). Aturan mainnya tertuang di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 26/2016.

Tapi ternyata, sampai saat ini banyak eksportir yang enggak tahu insentif dalam paket ekonomi pemerintah jilid kedua itu. Padahal, pemerintah menjanjikan PPh 0% dari sebelumnya mencapai 20% kalau pelaku ekspor menyimpan DHE dalam deposito rupiah berjangka enam bulan ke atas.

Untuk itu, pemerintah akan mengevaluasi pelaksanaan beleid tersebut. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, pemerintah akan mengajak serta perbankan dalam proses evaluasi. “Akan dievaluasi, kenapa kurang efektif dan kurang di pahami,” tuturnya.

Selama ini, Anto Gunawan mengungkapkan, eksportir tidak bisa memanfaatkan fasilitas fiskal itu lantaran tidak ada data yang memerinci DHE di perbankan. Data DHE yang masuk ke sistem perbankan tercampur dengan dana-dana lain.

Untuk itu, Anton mengusulkan agar perbankan membuat akun khusus untuk DHE. “Tujuannya, agar data DHE tercatat dengan baik sehingga pajak atas bunga deposito bisa dimanfaatkan dan dirasakan oleh eksportir yang menghasilkan devisa ekspor,” ucapnya.

Setop impor

Rencana pemerintah lainnya adalah menurunkan impor. Maklum, selama Juli lalu, nilai impor kita melonjak sampai 62,17% menjadi US$ 18,27 miliar dari bulan sebelumnya. Sedangkan ekspor hanya naik 25,19% jadi US$ 16,24 miliar. Alhasil, defisit neraca perdagangan Indonesia sepanjang Januari hingga Juli lalu membengkak menjadi US$ 3.09 miliar.

Untuk itu, pemerintah bakal mengeluarkan kebijakan untuk mengendalikab 500 item barang impor. Misalnya, produk kertas dan kayu, karet dan plastik, serta minyak sawit. Soalnya, Sri Mulyani bilang, berbagai produk itu memiliki barang subsitusi di dalam negeri.

Sebelumnya Presiden Jokowi Widodo memerintahkan pengurangan kandungan impor dalam proyek infrastruktur pemerintah. “Selama ini, tingginya laju impor memberi kontribusi besar terhadap terciptanya defisit neraca transaksi berjalan,” tambah Sri Mulyani.

BI mencatat, defisit transaksi berjalan pada triwulan II 2018 mencapai US$ 8 miliar atau 3% dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini lebih tinggi di bandingkan dengan defisit kuartal sebelumnya sebesar US$ 5,7 miliar atau 2,2% PDB. Hanya sampai semester I 2018, defisit transaksi berjalan masih berada dalam batas yang aman, yaitu, 2,6% dari PDB.

Bank sentral mendukung keseriusan dan langkah-langkah konkrit pemerintah untuk menurunkan defisit transaksi berjalan, dengan mendorong ekspor dan menurunkan impor. Termasuk, penundaan proyek-proyek pemerintah yang memiliki kandungan impor tinggi. “Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan eksternal dalam kondisi ketidakpastian perekonomian global yang masih tinggi,” kata Agusman.

Tak mau ketinggalan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga turun tangan. Lembaga pengawasan industri jasa keuangan itu merilis paket kebijakan untuk mendorong peningkatan ekspor dan devisa negara kita. “Paket kebijakan ini di arahkan untuk meningkatkan kredit dan pembiayaan di sektor produktif serta mendorong ekspor,” jelas Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.

Paket kebijakan OJK, misalnya pertama, memberi insentif bagi lembaga jasa keuangan untuk menyalurkan pembiayaan ke industri berorientasi ekspor, industri penghasil barang substitusi impor, dan industri pariwisata. Insentif itu melalui penyesuaian ketentuan prudensial, seperti aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR), batas maksimum pemberian kredit (BMPK), penyediaan modal inti, juga kualitas aktiva.

Kedua, melakukan revitalisasi peran Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) melalui refocusing peran mereka. Sehingga, lembaga yang juga populer dengan nama Bank Ekspor Impor Indonesia ini lebih fokus pada pembiayaan industri berorientasi ekspor. Juga meningkatkan peran LPEI dalam penyedia instrumen hedging untuk transaksi ekspor dan penyedia re-asuransi untuk asuransi terkait ekspor.

Memang, untuk membuat stabil nilai tukar rupiah, semua pihak harus bahu membahu. Tidak bisa sendiri-sendiri.

Sumber : Tabloid Kontan