Sistem Ditjen Bea dan Cukai menyesuaikan diri secara otomatis terhadap tarif baru Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 sehingga importir tak berbuat curang.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan memastikan sistemnya menyesuaikan diri secara otomatis terhadap tarif baru Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 atas ribuan barang konsumsi impor.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi menyatakan, tak ada importir yang dapat mengelabui sistem sehingga bisa menghindari kenaikan PPh yang berlaku sejak Kamis (12/9) itu. “Sistem terautomasi. Jadi, tidak akan ada yang bisa lolos karena begitu diberitahukan tarif masih yang lama, sistem akan mendeteksi,” kata dia, di Jakarta, baru-baru ini.

Sistem Ditjen Bea dan Cukai akan menginformasikan secara otomatis kepada importir mengenai tarif PPh baru. Kenaikan ini mengikuti ketentuan di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 110/PMK.010/2018.

Ditjen Bea dan Cuka bakal terus memantau pelaksanaannya secara berkesinambungan melalui tim satuan tugas khusus. Menurut Heru, pada tahap awal pelaksanaannya kebijakan ini mungkin masih ada sejumlah importir yang terlambat menyesuaikan diri.

“Mereka masih belum sesuaikan dengan tarif, nanti kami komunikasikan teknis di lapangan dan mereka tinggal menyesuaikan saja,” tuturnya.

Sebelumnya, Plt. Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Bea Cukai Ambang Priyonggo menjelaskan, acuan utama pengenaan tarif PPh baru adalah tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean ( PIB, PIBK, BC 2.5, BC 2.8).

Billing yang belum dibayar maka sistem Bea Cukai akan merespons; reject tarif PPh tidak sesuai. Pengguna jasa kemudian memperbaiki Pemberitahuan Pabean untuk diajukan kembali ke sistem. Setelah itu, barulah sistem menerbitkan billingbaru sejumlah total keseluruhan dengan tarif PPh yang baru.

Untuk billing yang sudah dibayar tetapi belum mendapatkan nomor pendaftaran maka sistem akan merespons sama. Pengguna jasa harus memperbaiki Pemberitahuan Pabean untuk diajukan kembali ke sistem menggunakan nomor aju yang sama. Sistem akan menerbitkan billing baru sejumlah selisih antara yang sudah dibayar dan yang harus dibayar.