Kisruh Pembahasan APBD-P 2018, Midji : Perubahan Ndak Harus

Pemerintah Terbitkan Laporan Belanja Perpajakan
October 2, 2018
Insentif Pajak Jaga Pertumbuhan Ekonomi Pasca-Suku Bunga Naik
October 2, 2018

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji kembali menegaskan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan ada atau tidaknya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalbar Tahun 2018.

Menurut dia, pergeseran dari APBD 2018 murni ke APBD Perubahan (APBD-P) 2018 hanya sekitar Rp 6,5 Miliar.

“Perubahan ndak harus. Dah saya jelaskan panjang lebar kemaren,” ungkapnya saat diwawancarai awak media usai peresmian Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pontianak Timur di Jalan Letjend Sutoyo,  Kota Pontianak, Senin (1/10/2018).

Sutarmidji menimpali dirinya tetap teguh pendirian untuk memilih kebijakan membatalkan atau menunda pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang sudah disusun pada APBD 2018 sebelumnya.

“Saya lebih memilih membayar hak-hak pemerintah tingkat II dan menunda proyek. Nilai proyek yang ditunda besarannya lebih dari Rp 200 Miliar,” terangnya.

Ia menambahkan pilihan berat itu harus diambil demi keberlangsungan roda pemerintahan kabupaten/kota se-Kalbar. Jika dirinya memaksa pelaksanaan proyek-proyek, maka pemerintah tingkat II akan kolaps.

“Kalau 14 kabupaten/kota kolaps, heboh seluruh Indonesia nengoknye (lihatnya_red). Mereka (pemerintah tingkat II_red) bisa ngutang kalau kita maksakan proyek itu. Saye tak mau gitu,” tukasnya.

Sehari sebelumnya, Sutarmidji menegask bagi hasil pajak Triwulan III dan IV Tahun 2017 sebesar Rp 265 Miliar dan tahun 2018 sebesar Rp 270-an Miliar harus segera dibayar dan tidak ditunda.

Ia berpendapat jika ditunda dan ngotot melaksanakan proyek, maka kalkulasi tunggakan bagi hasil pajak dari Pemprov Kalbar ke pemerintah daerah tingkat II selama dua tahun anggaran itu sangat besar yakni lebih Rp 500 Miliar bahkan bisa membengkak menjadi Rp 600 Miliar.

 “Saya sudah suruh bayar minggu depan. Dua triwulan 2017 untuk Pemda tingkat II sebesar Rp 264 Miliar. Lalu, pertengahan Oktober bayar lagi Rp 140 Miliar. Kalau misalnya dana ada, Desember bayar lagi dua bulan. Jadi, yang tertunda tinggal satu bulan saja,” tandasnya.


Sumber: Tribun news


Leave a Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp WA only