Sri Mulyani: Tantangan Ekonomi Makin Besar di Akhir 2018

Jakarta, CNBC Indonesia –Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan banyaknya tantangan yang dihadapi Indonesia pada paruh kedua 2018 ini.

Hal tersebut diuraikan ketika menghadiri Penganugerahan Penghargaan Kinerja Pegawai Direktorat Jenderal Pajak 2018, Selasa (2/10/2018).

“Dari sisi perekonomian dan suasana yang kita hadapi, 2018 paruh kedua banyak tantangan yang sifatnya dinamis,” ungkap Sri Mulyani.

Tantangan yang dimaksud, ada yang berasal dari eksternal seperti kebijakan ekonomi AS terkait pengetatan likuiditas dan sejumlah kebijakan lain. Kondisi ini, lanjutnya, menyebabkan pengaruh pada perekonomian negara berkembang, termasuk Indonesia.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebut, banyak kebijakan di bidang perdagangan dari pihak eksternal yang menyebabkan ketidakpastian pengelolaan perdagangan. Sejalan dengan itu, selama ini perdagangan dunia dikelola berdasarkan hubungan antar negara.

“Pada hari ini banyak negara melakukan tindakan sepihak terkait barang, jasa, modal dan manusia. Ini lingkungan baru yang harus kita kelola karena Indonesia terlibat perekonomian terbuka, sama seperti seluruh negara di dunia. Saling terkoneksi dengan dunia,” tandasnya.

Karena itu, masih menurut Sri Mulyani, apa yang terjadi di dunia pasti mempengaruhi Indonesia. Dia meminta semua pihak meningkatkan kewaspadaan sebagai respon menghadapi ketidakpastian global.

“Di saat bersamaan kita mendapatkan tambahan tantangan dalam bentuk bencana. Ini suatu konsekuensi RI yang berlokasi di pertemuan dua patahan bumi. Juga kita ini negara yang berada di ring of fire. Penuh dengan gunung berapi. Ini tantangan yang selama ini mungkin kita sudah mengenali, namun peningkatan kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan,” tambahnya.

Dalam konteks tersebut, Sri Mulyani menyerukan kepada para petugas di lingkungan Ditjen Pajak untuk tidak cukup puas dalam melihat hasil kinerjanya. “Harusnya kita mampu memberikan investasi ke masa depan baik pengetahuan, perekonomian yang berdaya tahan, dan sebagainya,” sambungnya.

Menurutnya, suatu perekonomian yang berdaya tahan menuntut semua petugas untuk berpikir dan meningkatkan kualitas terus menerus. Dikatakan bahwa ini tugas bersama, bukan hanya satu kementerian, daerah, atau unit.

Dalam konteks Kemenkeu, Sri Mulyani ingin meyakinkan bahwa instrumen APBN kuat sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan yang akan terjadi. Perpajakan pun harus mampu menjadi instrumen yang menjawab kebutuhan perekonomian.

“Karenanya saya memanggil jiwa anda, semangat anda, untuk terus bekerja keras, teliti dan tekun, agar pajak terus bisa diandalkan sebagai instrumen menghadapi tantangan ke depan,” serunya.

Sumber Cnbcindonesia.com