Pajak Rokok Resmi Tambal Defisit BPJS Kesehatan

Target Pajak PBB APBD-P Naik Rp 3 Miliar
October 5, 2018
Ini strategi OJK untuk lunasi utang pajak Rp 901 miliar
October 5, 2018

JAKARTA. Kementerian Keuangan RI (Kemkeu) akhirnya megggulirkan aturan atas pemotongan pajak rokok pemerintah daerah (Pemda) sebagai bagian program untuk menambal defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 128/ PMK.07/2018, Menkeu mewajibkan pemda provinsi, kabupaten, maupun kota untuk memberi kontribusi sebesar 37,5% dari realisasi penerimaan pajak rokok untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dalam beleid ini juga diatur tata cara penganggaran dan penyetoran pungutan pemerintah terhadap cukai rokok yang diterima masing-masing daerah. Oh iya, sekadar mengingatkan, besaran pajak rokok diambil 10% dari nilai cukai pada harga jual eceran rokok.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menjelaskan, pemda akan tetap menerima 100% pendapatan dari pajak rokok yang terealisasi. “Hanya maksimum 37,5% dipotongkan untuk kontribusi ke BPJS kesehatan,” ujat Mardiasmo kepada Kontan.co.id, Rabu (3/10).

Prinsipnya, Pemda mengalokasikan sekurang-kurangnya 37,5% dari pendapatan pajak rokok mereka untuk BPJS kesehatan. Apabila, selama ini pemda telah memiliki anggaran Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan yang porsinya minimal 37,5%, pemotongan pajak rokok tak akan dikenakan lagi.

Untuk membuktikannya, “Pemda nanti harus membuat berita acara bersama BPJS mengenai anggaran Jamkesda selama ini, program apa saja yang sudah dibantu dan berapa besar. Setelah itu, baru ketentuan potongan pajak rokok diberikan,” lanjut Mardiasmo.

Adapun, peraturan ini resmi berlaku sejak diundangkan yaitu 25 September lalu. Sementara, pemotongan pajak rokok akan mulai berlaku pada periode penyetoran triwulan keempat.

Perlu koordinasi

Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan, dalam rapat tingkat menteri, penggunaan pajak rokok untuk pendanaan JKN diproyeksikan sebesar Rp 1,1 triliun.

Teknisnya, ada kordinasi kantor cabang BPJS Kesehatan dengan pemda untuk melaksanakan penggunaan pajak rokok tersebut. Adapun pro- yeksi dana yang diperoleh dihitung sejak Januari 2018 sampai akhir tahun nanti. “Kordinasi menjadi penting untuk identifikasi pemda yang sudah menggunakan dananya untuk Jamkesda yang terintegrasi JKN,” kata Iqbal.

Hanya Iqbal masih enggan menipisnya defisit BPJS Kesehatan yang bisa ditangani dengan aneka kebijakan pemerintah.

Hanya BPJS akan berupaya untuk melakukan pembenahan internal , seperti penagihan tunggakan premi serta mendorong kepatuhan perserta membayar premi. BPJS juga akan mengoptimalkan kerjasama dengan Jasa Raharja (Persero), Taspen (Persero) dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai solusi integrasi program jaminan sosial.

Sumber: Ortax

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp WA only