Ditjen Pajak: OJK harus tetap lunasi utang pajaknya

Perkuat Rupiah, Pengusaha Diversifikasi Valas untuk Ekspor dan Impor
October 9, 2018
Bea Cukai Ingatkan Masyarakat Aturan Barang Kiriman Terbaru Mulai Berlaku 10 Oktober 2018
October 9, 2018

Ghina Ghaliya - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016 dengan PMK Nomor 165/2017. Revisi PMK ini salah satunya memberi kesempatan lagi bagi WP yang tidak ikut amnesti pajak dan bagi peserta amnesti pajak yang belum melaporkan seluruh hartanya. - Pembebasan sanksi bagi WP yang sukarela deklarasikan harta resmi berlaku

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang mengkaji skema penghitungan akuntansinya terkait utang pajak penghasilan (PPh) badan sebesar Rp 901,1 miliar tetap harus dilunasi.

“Kami berharap kewajiban yang sudah ditetapkan agar diselesaikan dulu supaya tidak terakumulasi semakin besar dengan berjalannya waktu,” ungkap Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan masyarakat (P2 Humas) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada Kontan.co.id, Senin (8/10).

Utang tersebut merupakan utang PPh Badan yang terakumulasi sejak tahun 2015, 2016 hingga 2017. Hestu juga menjelaskan data utang tersebut dibuat berdasarkan laporan yang dibuat oleh OJK. Penghitungannya juga bukan dari penghasilan/pendapatan kotor.

“Hitungan kami memang bukan dari pendapatan kotor, tapi juga sudah memperhitungkan beban atau pengeluaran yang terjadi,” jelas dia.

Sebelumnya, Anto Prabowo, Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik OJK mengatakan PPh badan atas pungutan OJK dikenakan skema sebesar 5% atas sisa pemanfaatan pungutan.

Sedangkan hasil pungutan tahun pertama baru bisa digunakan di tahun berikutnya. Kondisinya ada pungutan yang belum digunakan tetapi sudah terhitung sebagai pajak. Hal ini membuat setoran PPh Badan di tahun pertama menjadi bengkak karena perhitungannya didasarkan pungutan yang masih utuh.

Terkait kebijakan tersebut, OJK meminta ada kajian dengan Ditjen Pajak untuk melakukan perubahan skema. Anto berharap apabila ada perubahan skema, maka rekalkulasi utang PPh Badan OJK tidak lagi Rp 901,1 miliar namun akan berkurang lagi.

Sekadar informasi, per tahun OJK menerima pungutan rata-rata Rp 4,5 triliun.

Sumber: Kontan

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp WA only