Menkeu: Kondisi Eksternal Pengaruhi Rp – PELEMAHAN RUPIAH BERDAMPAK LANGSUNG KE APBN

Robert Pakpahan, Direktur Jenderal Pajak: Ada penerimaan dari pembayar pajak baru
October 9, 2018
Ditjen Pajak yakin OJK penuhi rekomendasi BPK soal utang pajak
October 9, 2018
Jakarta. Kepala Badan Kebijakan Fiskal ( BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara menegaskan, pihaknya akan terus memantau kondisi moneter saat ini di tengah pelemahan rupiah yang akan berdampak langsung pada APBN. Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyatakan pelemahan kurs rupiah hingga menembus Rp 15 ribu per US$ akibat kondisi eksternal. Hal ini tidak berkaitan dengan kondisi internal terlebih bencana alam, seperti musibah gempa yang terjadi belakangan ini. “Kita memonitor rupiah tentu karena ada beberapa konsekuensi, impact terhadap APBN,” ujar Suahasil di Gedung BI, Jakarta, Kamis (4/10). Menurut dia, dampak pelemahan rupiah terhadap APBN berdampak positif dan negatif. Ketika rupiah melemah, pendapatan jadi meningkat tetapi otomatis pengeluaran pun ikut membengkak. “Dampaknya terhadap APBN sudah sering disebutkan oleh bu menteri (Sri Mulyani) beberapa kali, yakni setiap rupiah mengalami pelemahan, pendapatan menjadi meningkat, dan pengeluaran juga meningkat, tapi efek selanjutnya adalah pendapatan meningkat lebih tinggi dari pengeluaran,” ujarnya. Meski demikian, dampak nilai tukar rupiah yang melemah tentu saja tidak hanya kepada APBN. Namun hampir semua sektor ekonomi akan terkena imbasnya. “Jadi kaitannya dengan anggaran, kita melihat impact-nya tapi manageable, tapi tentu dampak pelemahan rupiah tidak hanya ke anggaran, tapi ke seluruh ekonomi secara keseluruhan,” ujarnya. Yang paling terdampak, menurut dia, adalah sektor ekspor impor. Setiap transaksi yang dilakukan menggunakan mata uang dalam bentuk dolar AS. “Itu ada dampaknya terhadap ekspor, biasanya secara teoritis yang biasa di sebutkan jika rupiah mengalami pelemahan maka ekspor kita akan lebih kompetitif. Tapi di saat yang sama impor juga akan semakin melebar,” tutur Suahasil. Di tempat terpisah, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyatakan pelemahan nilai tukar rupiah hingga menembus Rp 15 ribu per US$ akibat kondisi eksternal. Pelemahan ini tidak berkaitan dengan kondisi internal terlebih bencana alam, seperti gempa yang terjadi belakangan ini. “Tidak (karena bencana alam). Saya lihat dominasi hari ini mayoritas berasal dari luar yang sangat dominan pada saat yang lalu,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, kemarin. Menurut Menkeu, salah satu faktor yang menyebabkan dolar semakin menguat yaitu munculnya sentimen akibat defisit anggaran yang tengah dihadapi Italia. Sementara dari sisi internal, defisit neraca pembayaran. “Kita lihat sentimen kemarin adalah Italia yang defisitnya besar. Sekarang Italia komitmen menurunkan defisit APBN, lalu ada sentimen yang lain. Mayoritas ini masalah eksternal. Dan domestik harus waspada utamanya neraca pembayaran. Ini momentumnya masih harus dikendalikan dengan baik,” ujarnya. Namun demikian, Sri Mulyani memastikan jika pemerintah dan Bank Indonesia terus berupaya untuk mengendalikan nilai tukar rupiah di level yang wajar. Dari sisi moneter, BI telah mengeluarkan bauran kebijakan terkait suku bunga. “BI sebagai otoritas moneter sudah melakukan langkah-langkah bauran kebijakan, bauran dari BI apakah berhubungan dengan suku bunga, apakah dengan makroprudensial dan policy mereka mengenai intervensi untuk menciptakan suatu perubahan yang bisa di-absorb dan di-adjust oleh perekonomian,” ujarnya. Sementara dari sisi fiskal, pemerintah telah mengeluarkan beragam kebijakan pengendalian impor untuk komoditas tertentu. “Kami dari sisi fiskal terus akan melaksanakan apa yang sudah diputuskan waktu itu.‎ Memonitor impor utamanya impor barang konsumsi dan diproduksi dalam negeri, 1.147 (komoditas) itu nanti akan kami lihat laporannya setiap minggu dan posisi terakhir sudah menunjukkan penurunan namun kita akan lihat Oktober minggu pertama ini,” tutur dia. Selain itu, pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan pencampuran CPO ke dalam solar sebanyak 20% yang diharapkan bisa menekan impor dan menghemat devisa. Tidak hanya itu. pelemahan rupiah ini nampaknya membuat sejumlah pengusaha harus memutar strategi bisnisnya, terutama yang masih menggunakan bahan baku impor. Menurut Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman, dalam menghadapi pelemahan nilai tukar rupiah ini, mayoritas pengusaha besar masih bisa menahannya. “Terus terang saya nanya perusahaan menengah besar rata-rata mereka belum naikkan harga dengan harapan supaya penjualan tidak turun, kalau turun lebih berat lagi. Mereka biasanya punya strategi jangka panjang,” ujarnya, kemarin. Dia menjelaskan, memang sebagai konsekuensi menahan harga ini, margin keuntungan yang diterima para pengusaha ini menyusut. Untuk itu, mereka masih berharap penguatan rupiah ini bisa kembali terjadi dan stabil. Selain itu, pengusaha saat ini dihadapkan dengan tingkat konsumsi akhir tahun yang biasanya mengalami peningkatan. Sehingga resiko kenaikan harga hanya akan menjadi bumerang bagi pengusaha itu sendiri. Adhi mengaku, yang saat ini sudah terkena dampak adalah para pengusaha menengah ke bawah seperti UMKM. Sejumlah produk UMKM mayoritas sudah mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan mayoritas tak memiliki strategi jangka panjang. “Terutama bahan baku terigu. Terigu itu sudah naik 10%. Bayangkan mereka bikin kue yang terigunya 70%, pasti naik. Apalagi mereka tidak punya strategi jangka panjang, hanya mereka beli segini dan harus jual untung,” ujarnya. Repatriasi Keuntungan Sebelumnya, ekonom senior UI Faisal Basri mengatakan, penyebab utama pelemahan rupiah di tahun 2018 adalah kaburnya dana asing hingga US$ 20 miliar dari Indonesia pada 2017 silam. Dana tersebut merupakan repatriasi dari keuntungan perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia. “Usaha di Indonesia ini keren banget. FDI (Foreign Direct Investment) datang ke Indonesia untungnya itu banyak. Tapi untungnya itu kan mereka bawa pulang kan,” ujarnya di Jakarta, Selasa (2/10). Faisal mengungkapkan, pada 2017 asing membawa pulang keuntungan yang berhasil mereka dapatkan di Indonesia hingga US$ 20 miliar. “Yang mereka bawa pulang itu US$ 20 miliar, jadi sumber rupiahnya memburuk itu bukan karena impornya naik, iya itu penyebab, impor minyak juga naik iya itu penyebab, tapi penyebab utamanya adalah repatriasi laba perusahaan asing di Indonesia US$ 20 miliar,” ujarnya. Dia menjelaskan, angka repatriasi tersebut jauh lebih besar dibanding defisit impor migas sebesar USS 11 miliar. Oleh karena itu, Faisal menyarankan pemerintah untuk segera membuat aturan tegas mengenai batas repatriasi. Menurut dia, jika 25% profit atau keuntungan asing diwajibkan untuk tetap berada di Indonesia itu akan sangat membantu stabilisasi rupiah di pasar global. “Tanamkan kembali di Indonesia, 25% saja. Jadi 25% dari US$20 miliar kan cuma US$ 5 miliar,” ujarnya. Nilai sebesar US$ 5 miliar tersebut bahkan jauh lebih besar dari penghematan yang dilakukan pemerintah yaitu kenaikan bea masuk impor beberapa komoditas dan kenaikan pajak Pph pasal 22. “Itu sudah jauh lebih banyak dari penghematan yang dilakukan oleh negara dengan menahan atau menaikkan bea masuk atau pajak PPh pasal 22 itu. Ribet segala macam itu, efeknya gak sampai US$ 1 miliar, ini langsung take US$ 5 miliar,” ujarnya. Menkeu pernah mengingatkan pelaku usaha untuk menggunakan rupiah saat bertransaksi di Indonesia sesuai ketentuan BI. Hal ini diperlukan guna menciptakan keseimbangan pasokan dan permintaan dolar AS di pasar. “Kalau memang ada transaksi yang tidak perlu dolar AS, ya tidak perlu dolar AS,” ujar Sri Mulyani usai menyaksikan deklarasi bersama peningkatan transaksi rupiah Adaro Indonesia dengan mitranya di Jakarta, Rabu (3/10). Namun, Sri Mulyani memahami sebagian pelaku usaha masih menggunakan dolar AS karena terikat dengan kewajiban. Pemerintah, menurut dia, menghormati hal tersebut demi menjaga keyakinan dunia usaha. “Kalau memang memerlukan dolar AS untuk membayar utang kembali, untuk mengimpor bahan baku, atau untuk mengimpor barang modal saya rasa itu tetap akan dijaga,” ujarnya. Saat ini, pemerintah masih merampungkan beleid untuk memperbaiki insentif bagi pelaku usaha untuk menempatkan devisa hasil ekspor (DHE) di Indonesia dalam rupiah. Insentif tersebut berupa diskon pajak penghasilan (PPh) dari bunga simpanan dengan lebih fleksibel. “Penyempurnaan ini sedang kami finalkan dan akan kami umumkan sehingga masyarakat makin percaya bahwa Pemerintah dan BI akan terus menjaga suasana stabilitas,” ujarnya. Pada perdagangan kemarin, rupiah bergerak melemah hingga menembus Rp15.150, melemah 125 poin dibanding posisi penutupan Rabu di level Rp15.075 per US$. Sumber : Neraca

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp WA only