Pembahasan RAPBN 2019 Alot, Asumsi Kurs Rupiah Direvisi Jadi 15 Ribu

Data neraca dagang positif, rupiah tetap melemah ke Rp 15.220 per dollar AS
October 16, 2018
BPS: PPh 22 belum banyak berpengaruh menekan impor
October 16, 2018

Pemerintah mengajukan perubahan asumsi nilai tukar rupiah untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 dari Rp 14.500 per dolar Amerika Serikat (AS) menjadi Rp 15.000 per dolar AS. Imbas pengajuan tersebut, pembahasan anggaran di Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berubah alot.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan perubahan asumsi kurs rupiah tersebut seiring proyeksi baru Bank Indonesia (BI). “Kami usulkan penyesuaian di Rp 15 ribu per dolar AS dan tidak ada perubahan asumsi makro lainnya,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja dengan Banggar di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (15/10).

BI mengubah proyeksi pergerakan nilai tukar rupiah tahun depan ke kisaran Rp 14.800 sampai Rp 15.200 per dolar AS tahun depan. Sebelumnya, BI memproyeksikan pergerakan mata uang Garuda pada rentang Rp 14.300 sampai Rp 14.700 per dolar AS. Hal itu dengan mempertimbangkan berlanjutnya ketidakpastian global.

Asumsi baru kurs rupiah yang diajukan pemerintah menuai beragam reaksi di Banggar. Ecky Mucharam dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyayangkan pengajuan pemerintah tersebut. “Ini pesan yang kurang baik bagi para stakeholder, khususnya investor dan publik di tengah ingar bingar annual meeting IMF, publik dikejutkan oleh-oleh ini,” kata dia.

Ia pun mengusulkan adanya rumusan yang komprehensif dari pemerintah mengenai dampak dari perubahan asumsi rupiah tersebut. Di sisi lain, Amir Uskara dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) justru menilai pemerintah sebaiknya menetapkan asumsi rupiah berdasarkan proyeksi tertinggi BI.

“Nilai kurs kita sekarang masih akan bergerak naik. Pak Gubernur perkirakan 14.800-15.200. Saya berpikir kita harus ambil rate tertinggi 15.200,” ujarnya.

Perubahan asumsi kurs rupiah yang diajukan pemerintah membuat postur RAPBN 2019 mengalami perubahan. Pendapatan negara meningkat Rp 10,3 triliun menjadi sebesar Rp 2.165 triliun. Secara rinci, penerimaan perpajakan diperkirakan akan meningkat Rp 2,2 triliun menjadi sebesar Rp 1.786 triliun. Kenaikan tersebut termasuk lantaran adanya kenaikan Pajak Penghasilan (PPh) minyak dan gas (migas).

Kemudian, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) naik sebesar Rp 8,1 triliun menjadi sebesar Rp 378,3 triliun. Secara rinci, kenaikan berasal dari PNBP Sumber Daya Alam (SDA) migas sebesar Rp 6,2 triliun, SDA nonmigas Rp 1,01 triliun, PNBP lainnya Rp 9 miliar.

Di sisi lain, belanja negara meningkat Rp 10,3 triliun menjadi sebesar Rp 2.462 triliun. Secara rinci, kenaikan belanja berasal dari peningkatan subsidi energi sebesar Rp 6,3 triliun menjadi sebesar Rp 164,1 triliun. Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) naik Rp 3,1 triliun menjadi sebesar Rp 103,8 triliun dan subsidi listrik naik Rp 3,2 triliun menjadi sebesar Rp 60,3 triliun.

Belanja lainnya juga meningkat Rp 2,6 triliun menjadi sebesar Rp 60,3 triliun lantaran ada penyesuaian anggaran pendidikan dan kesehatan. Kemudian, dana bagi hasil (DBH) meningkat Rp 2 triliun menjadi sebesar Rp 106,4 triliun. Selain itu, ada juga cadangan belanja untuk penanganan bencana sebesar Rp 14,4 triliun.

Meski postur anggaran berubah, defisit anggaran bisa dipertahankan sesuai rencana awal yakni 1,84% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), lebih rendah dari target maupun outlook defisit anggaran tahun ini yang masing-masing sebesar 2,16% dan 2,12% terhadap PDB.

Adapun Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan ketidakpastian masih akan berlanjut, namun dengan arah yang lebih positif. Maka itu, proyeksi baru kurs rupiah BI berada di bawah level kurs rupiah saat ini. “(Nilai tukar rupiah akan lebih positif) dari nilai tukar saat ini yang levelnya Rp 15.220 per dolar AS,” kata dia.

Proyeksi tersebut, menurut dia, juga dibuat berdasarkan pembahasan dalam pertemuan International Monetary Fund (IMF)-Bank Dunia (World Bank) di Bali. Perhelatan dunia tersebut membahas ekonomi global dan normalisasi kebijakan moneter yang diprediksi berjalan secara gradual.

Kenaikan bunga acuan negeri Paman Sam, Fed Fund Rate masih akan terjadi sebanyak dua hingga tiga kali tahun depan. Artinya, kenaikan dari bunga acuan AS akan berkurang dibandingkan tahun ini sebanyak empat kali. Selain itu, Eropa diperkirakan akan melakukan normalisasi kebijakan moneter pada tahun depan. Hal ini akan membuat mata uang negara Eropa akan mengimbangi kekuatan dolar AS.

Pertemuan IMF juga membahas kelanjutan perang dagang antara As dengan berbagai mitra dagangnya, bukan hanya Tiongkok. Menurut Perry, kelanjutan perundingan dagang antara AS-Kanada, AS-Eropa, dan AS-Korea Selatan akan lebih positif dibandingkan awal September. Namun, Perry meyakini Indonesia dapat menghadapi perang dagang dengan lebih baik.

Sumber: katadata.co.id

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp WA only