Medan. Jaringan Petani Indonesia (NAPP-Indonesia) Aceh mengaku risih dengan pemberlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) 10% komoditi. Bahkan akibat pemberlakuan ini, DJP Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bireuen yang meminta secara langsung kepada koperasi untuk membayar pajak.
NAPP-Indonesia ini merupakan wadah organisasi petani kecil atau small producer organization dengan jumlah organisasi sebanyak 24 koperasi produsen kopi dan bersertifikat Fairtrade dengan anggota lebih kurang 35.000 kepala keluarga (KK) dan petani kopi yang tersebar di Aceh Tengah, Bener Meriah dan Gayo Lues kurang lebih sebanyak 60.000 KK.
Dari hasil rapat tersebut, NAPP-Indonesia mengaku memiliki masalah yang sama yaitu kewajiban terhadap pungutan PPN 10% sejak 2015 hingga 2017. Permintaan pembayaran pajak itu bervariasi besarannya antara Rp 500 juta hingga Rp 4 miliar.
Apalagi, selama ini para petani tidak pernah menambahkan PPN 10% ketika melakukan penjualan kepada mitra kerja eksportir. Hal ini tentunya membuat petani tidak mampu memenuhi pembayaran pajak yang ditargetkan tersebut.
“Secara produktifitas pastinya berpengaruh pada eksportir. Karena secara produktifitas selalu menurun jumlah produksi setiap petani. Apalagi, eksportir juga akan menekan harga ke bawah akibat PPN 10%,” kata Ketua BPD Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) Sumut Saidul Alam, Senin (22/10), di Medan.
Saidul mengatakan, pihaknya juga sudah berbagai upaya agar PPn 10% itu ditinjau kembali. Jawabannya juga masih ditampung dan belum ada realisasi pasti mengenai kapan waktu akan revisi dilakukan.
“Tentunya, ini memberatkan petani. Berbeda jika pemberlakukan PPN 10% itu berlaku pada kopi jadi atau pembelian oleh perusahaan. Karena secara teknis, petani juga kan tidak tahu adanya aturan itu,” ujarnya.
Dia menegaskan, pihaknya berharap adanya kebijakan pemerintah yang lebih tepat kepada petani. Bukan malah menjadikan pajak sebagai beban kepada petani.
Sumber: medanbisnisdaily.com
WA only
Leave a Reply