Jakarta – Pemerintahan Kota Jakarta Timur menyegel beberapa bangunan kawasan Pasar Rebo dan Cipayung, Jakarta Timur. Bangunan tersebut dipasangi plang atau stiker penunggak pajak.
Pantauan detikcom, bangunan yang ditindak di antaranya Apartemen Titanium di Pasar Rebo dan beberapa wahana di TMII. Penindakan dipimpin langsung Wali Kota Jakarta Timur M Anwar, yang didampingi sejumlah kasudin.
Pemasangan plang dimulai di Apartemen Titanium, Pasar Rebo, Jaktim. Setelah itu, pemasangan dilanjutkan ke kawasan TMII. Wahana di TMII yang disegel antara lain Snowbay, kereta gantung, hingga Desa Wisata.
M Anwar mengatakan kegiatan ini dilakukan agar para wajib pajak segera memenuhi kewajiban membayar PBB. Anwar menyebut setidaknya ada 150 titik dengan nilai tunggakan pajak Rp 43 miliar.
“Hari ini kurang-lebih ada Rp 43 miliar yang akan kejar, ada 150 titik, antara lain Apartemen Titanium. Selain itu, masih banyak lagi, ada TMII, Snowbay, termasuk tempat lainnya,” kata Anwar di TMII, Jakarta Timur, Rabu (24/10/2018).
Anwar menjelaskan target penerimaan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Kategori Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Jakarta Timur mencapai Rp 1.000.064.000.000. Namun, menurutnya, penerimaan PBB-P2 Jakarta Timur per tanggal 22 Oktober 2018 baru mencapai Rp 933.724.503.407.
“Yang jelas, sampai hari ini, sampai Desember akhir, kita akan tunggu pembayaran mereka semua dalam rangka pencapaian target PBB-P2 Jakarta Timur. Sampai hari ini baru Rp 933 miliar. Kalau nggak salah, target kita Rp 1 triliunan lebih,” ungkap Anwar.
Segel dilakukan dengan pemasangan plang bertulisan ‘Belum Melunasi Kewajiban Pajak Daerah’. Tempat yang disegel itu memiliki nilai tunggakan beragam.
“Ada perusahaan, ada apartemen kita segel, ada tanah kosong, macam-macam. Jadi PBB mereka tidak melunasi, contoh kayak Apartemen Titanium hampir Rp 4 miliar lebih. Snowbay nggak terlalu besar tunggakannya, sekitar Rp 100 juta,” jelas Anwar.
Khusus untuk di TMII, tiga wahana yang disegel tidak ditutup. Warga masih bisa mengakses wahana tersebut.
“Masuk sih tetap masuk, itu kan efek jera bagi mereka, malu kan melakukan ini belum membayar PBB kan malu. Tujuan kita shock therapy. Kalau mereka nggak bayar juga, kita ada penagihan aktif melalui KPK audit,” katanya.
Anwar mengatakan langkah selanjutnya bila para wajib pajak tersebut belum juga membayar, Pemkot Jaktim akan bekerja sama dengan KPK untuk melakukan audit. Hal itu dilakukan untuk mencari tahu kenapa para wajib pajak belum menunaikan kewajibannya tersebut.
“Kita kan kerja sama dengan KPK. KPK akan audit mereka, mengapa nggak bayar. Kan perusahaan Anda nggak pailit itu, kenapa nggak bayar? Apa uang itu diputar dulu apa gimana, kita nggak tahu,” terang dia.
Sumber Detik
WA only
Leave a Reply